Media massa merupakan alat yang paling strategis untuk melakukan penyebaran nilai, pembentukan opini, serta memediasi berbagai pihak dalam melakukan komunikasi. Karena alasan tersebut, media sangat gampang dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang mengelilinginya, baik kepentingan publik, pemerintah, maupun institusi politik.
March 15th, 2011
Media Massa dan Institusi Politik
Komunikasi Massa, Media dan Sistem Politik, Teori dan Perspektif Komunikasi, Teori Media Kontemporer | 
3 Comments »
March 15th, 2011
Media Massa dan Demokrasi
Sistem pemerintahan demokrasi seringkali diagung-agungkan karena ideologinya yang menempatkan publik sebagai prioritas. Ideologi demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” menjadi jargon yang seakan-akan memperlihatkan kekuasaan publik dalam mengatur pemerintahan. Dalam demokrasi ini, media massa atau jurnalisme memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan sistem demokrasi. Bahkan jurnalisme juga dianggap sebagai pilar keempat demokrasi.
Media dan demokrasi merupakan hubungan yang tidak dapat terpisahkan. Keduanya telah melewati sejarah yang panjang dan saling berkesinambungan satu sama lain sejak zaman feodal hingga saat ini. Media massa tanpa adanya demokrasi akan mengalami kemandegan, karena media massa dapat bersuara manakala difasilitasi oleh sistem demokrasi. Begitu juga sebaliknya, demokrasi akan terlihat sinarnya manakala difasilitasi oleh media massa.
Demokrasi baru dapat dikatakan berhasil ketika masyarakat well informed dalam memberikan aspirasi politiknya. Artinya, masyarakat harus memiliki informasi yang cukup dalam menentukan keputusan politiknya dan bukan hanya asal pilih. Disinilah media massa berperan, yakni untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk membantu mereka menentukan pilihannya. Media massa bertanggung jawab memberikan informasi tentang para kandidat dari sisi yang paling objektif sehingga akan menyehatkan persaingan politik di pemerintahan.
Edmund Burke menyebut media massa sebagai pilar keempat demokrasi. Karena itu, media massa bertanggung jawab sebagai pengawas dan pengontrol para pemegang kekuasaan seperti pemerintah, para pemilik modal, dan institusi-institusi lain yang sekiranya berpotensi mempengaruhi masyarakat. Fungsi media massa tersebut seharusnya juga dapat meningkatkan kewaspadaan institusi-institusi tersebut dalam melakukan aktivitasnya, karena apa yang dilihat media juga akan dilihat masyarakat.
Media massa menjadi sangat penting dalam demokrasi karena media massa diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah serta meningkatkan aspirasi politik masyarakat. Oleh karenanya, beberapa media massa menyiapkan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat seperti melalui surat pembaca. Hal ini juga menjadi semakin dimudahkan dengan perkembangan teknologi seperti internet yang makin memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politik. Namun masalahnya adalah, apakah sistem tersebut memang benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung demokrasi?aspirasi tesebut di-follow up oleh media?atau malah hanya sebagai formalitas dan dijadikan sampah? Pertanyaan inilah yang harus dijawab oleh para pengelola media dalam perannya sebagai pilar keempat demokrasi.
Media massa memang berperan sebagai “marketplace of ideas”, yakni sebagai wadah aspirasi tiap orang sehingga mereka dapat berbicara dan berdebat melalui media massa. Namun hal ini juga perlu dipertanyakan keefektifannya, karena ditakutkan kebenaran yang terekonstruksi malah berdasarkan siapa yang dapat menyampaikan pandangannya dengan paling baik. Hal itu tentunya akan merugikan orang lain dan berpotensi menyisihkan kebenaran yang sebenarnya.
Berdasarkan hal tersebut, media juga seharusnya memanfaatkan kapasitasnya sebagai advokat dan partisipan sistem masyarakat dan pemerintahan. Disini, media massa tidak hanya menjadi alat pasif yang menjadi mediator komunikasi diantara berbagai pihak?pemerintah, politisi, dan masyarakat, melainkan juga memiliki kapasitas untuk memberikan pandangannya. Baik pandangan yang mendukung kelompok-kelompok tertentu, maupun tidak. Disini, media diperlakukan seperti masyarakat yang juga berhak menyampaikan aspirasi politik.
Secara ringkas, media massa atau jurnalisme dalam demokrasi memiliki tiga peran, yaitu (1) jurnalisme sebagai sumber informasi, (2) jurnalisme sebagai watchdog dan pilar keempat demokrasi, (3) jurnalisme sebagai mediator, (4) jurnalisme sebagai advokat. Keempat peran jurnalisme tersebut merupakan tanggung jawab para pengelola media yang harus dipenuhi dalam sistem pemerintahan demokrasi.
Empat peran jurnalisme diatas memperlihatkan betapa dalam demokrasi media massa terlihat sangat baik dan independen. Namun apakah memang benar seperti itu? Pada kenyataannya, bagaimanapun media massa tidak akan pernah independen. Bagaimanapun, media massa adalah sebuah industri yang memiliki kepentingan ekonomi serta membutuhkan subsidi dana yang besar, sehingga media massa pasti akan selalu ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang menguasainya.
Sama dengan industri-industri lainnya, media massa memiliki kepentingan ekonomi dan kompetisi media yang sangat kuat sehingga membuat media selalu berusaha agar informasinya dapat menarik banyak massa. Hal inilah yang kemudian menimbulkan hyperadversarialism, dimana para jurnalis menjadi agresif dalam mengkritisi pemerintah agar mendapatkan berita yang kontroversial sehingga dapat menarik perhatian publik. Pada akhirnya, media massa tidak lagi mencari kebenaran realitas, melainkan jadi berlomba-lomba membuat spekulasi agar beritanya lebih menarik. Hyperadversarialism ini juga menempatkan berita politik seperti infotainment, karena selalu mengambil sisi dramatisasi dan konfrontasi politik yang terjadi. Alih-alih mendukung demokrasi, hal itu sebenarnya hanya digunakan media massa untuk kepentingan ekonomi.
Kebebasan pers dalam demokrasi juga sebenarnya patut dipertanyakan. Apakah pers atau media massa memang benar-benar bebas dari tekanan kelompok-kelompok tertentu atau malah sebenarnya ditekan tapi sengaja ditutup-tutupi. Inilah yang kemudian juga menjadi olok-olok kritik marxian yang menyebut kebebasan pers sebagai ideological hoax, dimana sebenarnya pers atau media massa bagaimanapun tidak akan pernah terbebas dari penguasaan kaum borjuis. Kebebasan pers tersebut hanya dijadikan topeng untuk melakukan hegemoni dan mendukung industri medianya
Poin terpenting yang perlu dipahami adalah tidak akan pernah ada negara yang dapat mengaplikasikan demokrasi secara utuh, karena demokrasi sendiri bukan semata-mata lahir dari gerakan masyarakat melainkan juga didorong oleh elit-elit politik yang ada dibelakangnya. Dengan demikian, demokrasi tidak akan pernah berjalan sempurna, pasti akan selalu ada intervensi kelompok-kelompok tertentu yang mempengaruhinya. Begitu pula dengan media. Bagaimanapun media tidak akan pernah independen dan netral seutuhnya, media pasti akan selalu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan politik maupun ekonomi.
Tulisan ini merupakan rangkuman dari buku Kevin T Leicht, “Handbook of Politics” chapter 24: Democracy and Democratization, buku Katrin Voltmer, “Mass Media and Political Communication in New Democracies”, dan buku Karin Wahl Jorgensen, “Handbook of Journalism Studies” part 17: Journalism and Democracies.. Versi PDF dapat didownload disini.
Komunikasi Massa, Media dan Sistem Politik, Teori dan Perspektif Komunikasi, Teori Media Kontemporer | No Comments »
March 15th, 2011
Media Massa dan Propaganda Politik
Media merupakan alat yang sangat strategis dan efektif untuk mempengaruhi khalayak. Oleh karena itu, tidak heran jika sejak dahulu banyak aktor politik yang memanfaatkan media untuk melakukan propaganda kepada masyarakat. Propaganda sendiri adalah rangkaian pesan yang disampaikan untuk mempengaruhi pendapat dan sikap masyarakat.
Di indonesia, propaganda dengan menggunakan media sudah dilakukan sejak masa kolonial. Pada saat pers mulai berkembang di Indonesia, pemerintah Belanda telah menguasai dan menggunakannya sebagai alat propaganda, salah satunya adalah melalui surat kabar Memorie Dex Nouvelles . Hal ini juga berlanjut pada masa penjajahan Jepang, dimana media-media yang dinilai membahayakan kepentingan mereka dicabut dari peredaran, khususnya media-media yang masih dipengaruhi oleh Belanda. Pada masa penjajahan ini, media massa hampir sepenuhnya dikuasai oleh para penjajah untuk melakukan propaganda kepada masyarakat.
Pasca kemerdekaan, media massa di Indonesia masih tetap saja digunakan sebagai media propaganda. Pada masa pemerintahan Soekarno, media massa digunakan untuk melegitimasi kekuasaanya. Ia memperkenalkan konsep ‘Guided Democracy’ yang mewajibkan media-media massa harus berada di bawah kontrol pemerintah, salah satunya adalah penyedia berita ANTARA. Pada masa ini, media massa khususnya radio digunakan oleh Sukarno sebagai alat untuk berorasi dan menyebarkan pengaruhnya kepada masyarakat.
Kekuasaan pemerintah terhadap media massa makin terasa pada masa orde baru, dimana semua media massa dan arus informasi berada dibawah kontrol pemerintah. Soeharto sebagai presiden saat itu membangun ikatan yang kuat antara pers dengan pemerintah, sehingga saat itu tidak ada kebebasan pers dan media massa sepenuhnya berada dibawah kontrol dan pengaruh pemerintah. Selain itu, hal tersebut makin diperparah dengan dikuasainya media massa oleh keluarga Soeharto. Dengan demikian, media massa menjadi sangat terkekang dan tidak bisa berkembang.
Media massa menjadi sangat efektif untuk melakukan propaganda karena media massa memiliki kemampuan mempengaruhi masyarakat yang tinggi. Media massa dapat digunakan untuk self marketing melalui berita dan informasi yang disiarkan, misalnya pada waktu kampanye politik. Melalui informasi-informasi di media sebelumnya telah dikonstruksi, masyarakat pada akhirnya akan terpengaruh oleh berita-berita tersebut dan mengikuti kehendak si pembuat medianya itu sendiri.
Media massa menentukan agenda publik, dan peran media adalah mendorong dukungan publik terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang mendominasi pemerintah dan masyarakat . Asumsi tersebut makin memperkuat pandangan bahwa media massa memang digunakan sebagai alat propaganda oleh kelompok-kelompok tertentu. Lebih dari itu, media massa juga menentukan agenda publik dan mengaturnya sedemikian rupa agar dapat berhasil mempengaruhi masyarakat sehingga dapat memenuhi kepentingan kelompok-kelompok tersebut.
Dalam menentukan keputusan politik, masyarakat akan selalu membutuhkan referensi. Berdasarkan kajian psikologi, norma dan pengaruh interpersonal memberikan pengaruh terhadap sikap seseorang . Hal ini jugalah yang kemudian dimanfaatkan oleh media ketika melakukan kegiatan propaganda. Melalui berita-berita yang disiarkan, media secara tidak langsung telah memberikan referensi kepada masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politiknya. Semakin sering berita tersebut diberikan, maka akan semakin besar pengaruh yang akan didapatkan oleh masyarakat.
Selain itu, konsep mediated others juga digunakan dalam melakukan propaganda melalui media. Media seringkali menampilkan endorser atau model untuk memperkuat pesan-pesan yang disampaikannya. Endorser ini bisa berupa orang-orang biasa untuk merepresentasikan masyarakat pada umumnya atau orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat untuk dijadikan opinion leader agar dapat mempengaruhi persepsi khalayak. Teknik endorser merupakan teknik persuasif populer yang sudah banyak digunakan, khususnya dalam dunia periklanan. Dalam kaitannya dengan propaganda, teknik ini juga banyak digunakan karena dapat mempengaruhi sisi psikis khalayak.
Persepsi dan nilai-nilai yang disampaikan oleh media massa sering kali dianggap sebagai persepsi masyarakat keseluruhan. Dalam masyarakat kontemporer, media massa seakan-akan merepresentasikan opini dan persepsi masyarakat secara umum . Oleh karena itu, banyak orang yang menggunakan informasi yang ada di media massa sebagai referensi karena informasi di media dianggap mewakili persepsi masyarakat. Karakteristik media massa tersebut menjadi sangat beresiko untuk dijadikan alat propaganda, karena bisa jadi pesan-pesan yang disampaikan media massa hanyalah hasil konstruksi dari pemiliki kepentingan-kepentingan tertentu dan sama sekali tidak mewakili persepsi masyarakat secara keseluruhan.
Sementara itu, fungsi media sebagai media informasi terlihat jelas pada saat terjadi krisis. Media massa menjadi alat penting dalam penyebaran informasi dan mengingatkan masyarakat akan kejadian-kejadian tertentu . Oleh karena itu, rating berita meningkat pada saat terjadi krisis karena setiap orang mengakses media untuk mendapatkan informasi dan konfirmasi tentang krisis yang sedang berlangsung.
Peningkatan akses terhadap media tersebut pada akhirnya akan berimplikasi terhadap peningkatan kepercayaan khalayak terhadap pesan-pesan yang disampaikan media. Dengan demikian, kekuatan media akan menjadi semakin kuat dalam mempengaruhi khalayak dan akan semakin efektif jika orang-orang yang memiliki kepentingan menggunakannya untuk melakukan propaganda-propaganda tertentu. Meskipun pada saat krisis media cenderung memiliki sumber-sumber berita yang terbatas, hal itu tetap tidak menutup kemungkinan akan dijadikannya media sebagai alat propaganda pada saat krisis berlangsung.
Tulisan ini merupakan rangkuman buku “The Psychology of Media and Politics” karya George Comstock, buku “Media Effect and Society” karya Elizabeth M Perse, buku “The Media and Political Change in Southeast Asia karya Jonathan Woodier, dan buku “The Media Effect: How The News Influences Politics and Government” karya Jim Willis. Versi PDF dapat didownload disini.
Komunikasi Massa, Media dan Sistem Politik, Teori dan Perspektif Komunikasi, Teori Media Kontemporer | No Comments »
February 20th, 2011
Mesir: Thank You, Social Media!
Masyarakat Mesir bersorak gembira pasca pengunduran diri Presiden Husni Mubarak pada tanggal 11 Februari 2011. Masyarakat Mesir gembira karena demonstrasi yang mereka lakukan selama hampir sebulan akhirnya membuahkan hasil. Diktator Husni Mubarak bersedia turun dan menyerahkan wewenangnya kepada militer.
Fenomena yang terjadi di Mesir disebut-sebut sebagai Revolusi 2.0 karena revolusi tersebut dilatar belakangi gerakan sosial yang berawal dan dimediasi oleh internet. Isu anti pemerintah berawal dari diskusi sekelompok orang di social media yang kemudian menyebar luas. Sebelumnya fenomena tersebut juga terjadi di Tunisia yang kemudian menular ke negara liga arab lain, salah satunya Mesir.
Komunikasi Massa, Komunikasi Multimedia, Literasi Media, Media dan Sistem Politik | No Comments »
February 18th, 2011
Media dan Politik di Indonesia
Pada tahun 1918, Max Weber menjelaskan tentang konsep-konsep politik. Menurutnya, dalam konsep negara, politik adalah tentang mendapatkan dan kehilangan kekuasaan. Ia juga menambahkan bahwa politik berarti berusaha membagi kekuasaan dan berusaha mempengaruhi pembagian kekuasaan tersebut, baik kepada negara maupun kepada kelompok-kelompok yang ada didalamnya. Dalam konsep politiknya, weber menekankan aspek martabat politik dan ciri khas politik itu sendiri.
Komunikasi Massa, Media dan Sistem Politik, Teori Media Kontemporer | No Comments »
