Source: http://www.rcc.int

Media dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Keduanya berkembang bersama-sama dan saling mempengaruhi satu sama lain. Perubahan media dari waktu ke waktu berjalan seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Kita dapat melihat perkembangan media dengan melihat juga perkembangan peradaban manusia dari waktu ke waktu. Dimulai dari masyarakat pre-agrikultul, masyarakat agrikultur, masyarakat industri, dan masyarakat informasi.

Peradaban manusia dimulai pada masa preagricultural society, dimana pada waktu itu orang-orang masih tinggal dalam kelompok-kelompok kecil dengan pekerjaan utamanya sebagai pemburu. Saat itu belum ada budaya baca tulis. Masyarakat saat itu masih bergantung pada kegiatan oral atau berbicara untuk menyampaikan pesan kepada orang lain dan menurunkan tradisinya dari generasi ke generasi. Tradisi oral tersebut kemudian melahirkan cerita-cerita legenda, puji-pujian, syair, dan lain-lain. Warisan-warisan tersebut hingga saat ini masih digunakan dalam budaya populer. Banyak dari cerita dan syair tersebut kini dijadikan film atau sekedar dongeng yang diceritakan kepada anak-anak kecil.

Setelah masa preagricultural society, masyarakat beralih ke masa agricultural society. Pada masa ini budaya baca tulis juga belum begitu berkembang. Masyarakat agrikultur masih belum literat dan masih bergantung pada tradisi oral. Komunikasipun menjadi sebuah pekerjaan. Untuk menyimpan  dan menyampaikan pesan, orang-orang pada waktu itu menggunakan jasa spesialis komunikasi yang memiliki kemampuan mengingat yang tinggi untuk merekam percakapan atau pesan-pesan yang mereka sampaikan.

Media massa yang pertama kali muncul pada masa agricultural society adalah hand-copied book. Namun oplah media massa ini masih sangat terbatas karena media massa saat itu dikuasai oleh kaum-kaum borjuis, orang-orang terpelajar, dan pendeta.  Oplah media massa juga masih terbatas karena belum ditemukan mesin percetakannnya.

Revolusi industri pada akhir abad ke-18 telah merubah banyak aspek dalam kehidupan manusia. Pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan secara manual mulai digantikan oleh mesin. Fenomena tersebut mengantarkan manusia pada masa industrial society, dimana masyarakat mulai menggunakan mesin untuk melakukan kegiatannya.

Perkembangan komunikasi pada masa industrial sociey ditandai dengan ditemukannya mesin  cetak oleh Gutenberg pada tahun 1455. Mesin cetak tersebut memudahkan produksi media massa sehingga percetakan oplah media massa menjadi lebih cepat dan mudah. Penemuan mesin cetak ini mendorong perkembangan media-media massa lainnya seperti film, radio, dan televisi.Perkembangan media massa ini pada akhirnya mendorong masyarakat untuk literat atau melek huruf.

Perkembangan industri media massa pada masa industrial society mengantarkan kita pada masa information society. Pada masa ini, hampir seluruh kegiatan ekonomi bergantung pada informasi. Setengah dari lapangan pekerjaan kini didominasi oleh pekerja informasi. Perkembangan informasi tersebut tidak terlepas dari peran komputer sebagai media dominan yang digunakan pada era information society saat ini.

Seiring perkembangan teknologi komunikasi, semua media komunikasi yang ada didigitalisasikan. Telepon, media cetak, film, rekaman tv kabel, dan penyiaran. Media-media tersebut mengalami digitalisasi dan konvergensi sehingga makin memudahkan kehidupan manusia.

Media merupakan bagian yang terpisahkan dari masyarakat informasi. Seluruh pekerjaan di dunia saat ini sangat bergantung pada media, baik media sebagai alat maupun konten medianya sendiri. Seluruh pekerjaan dibidang teknologi dan komunikasi merupakan bagian dari sektor ekonomi di bidang informasi.

Salah satu konsep klasik yang menekankan dominasi media dikemukakan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1982. Ia memperkenalkan model Source-Message-Channel-Receiver (SMCR), yaitu sebuah model yang mendeskripsikan pertukaran pesan dari sumber kepada penerima melalui channel yang kemudian menghasilkan feedback.

Perkembangan teknologi komunikasi melahirkan tekno-kapitalisme. Tekno-kapitalisme merupakan kapitalisme versi baru yang didasarkan pada inovasi teknologi, kreativitas dan kekuatan korporat, misalnya konglomerasi media. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah saat ini terjadi keseimbangan kekuasaan dalam era information society?

Pada kenyataannya, banyak terjadi ketidak seimbangan pada information society ini. Banyak perusahaan media yang mendominasi pasar sehingga terjadi keseragaman konten media dan monopoli media. Misalnya seperti perusahaan Microsoft yang mendominasi pasar komputer diseluruh dunia.

Selain tekno-kapitalisme, juga terjadi digital divide diantara masyarakat. Digital divide adalah gap akses internet diantara kelompok mayoritas dan minoritas serta kelompok kaya dan miskin (NTIA, 2004). Hal ini disebabkan mereka belum banyak memiliki akses dan keterampilan di bidang teknologi komunikasi yang memadai dibandingkan dengan kelompok mayoritas atau masyarakat kelas atas lainnya.

Ada sebuah kalimat yang sering aku dengar di sekolah, yaitu bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Awalnya kalimat itu hanya ku anggap sebagai angin lalu saja. Bukankah sebagai manusia kita seharusnya menatap masa depan? Tapi lama-kelamaan aku sadar bahwa dalam kalimat tersebut tersimpan makna yang dalam, yaitu sejarah dapat mengajari kita banyak hal dan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan kita.

Begitu juga dalam pidato, ketika kita menyelipkan catatan sejarah di dalamnya maka pidato kitapun akan terasa lebih bermakna. Mengapa demikian? Karena sejarah merupakan sesuatu hal yang pernah terlewati oleh setiap manusia. Setiap orang memperoleh pengalaman dan pelajaran dari sejarah yang penah ia lewati atau ia dengar. Karena itu ketika kita menceritakan tentang suatu hal di masa lampau, maka para pendengarpun akan semakin tertarik dengan pidato kita. Karena saat itu mereka ikut mengingat, merasakan, dan membayangkan kejadian yang sedang kita ceritakan.

Seperti pengalamanku ketika mengikuti lomba pidato tingkat provinsi di UNTIRTA. Saat itu tema yang aku bawakan adalah “Peran pemerintah dalam menanggulangi bencana alam” . Saat itu aku sedikit stress karena persiapanku yang belum matang, apalagi dengan hafalan yang pas-pasan . Sadar akan keterbatasanku, maka aku mulai menyusun strategi bagaimana cara menyampaikan pidato dengan baik, minimal dari segi pronounciation dan body language. Ketika menemukan cerita bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia, aku mulai berfikir bahwa ini adalah timing yang tepat untuk memainkan suara. Ketika menceritakan tragedi tsunami, aku langsung berakting sedih, termehek-mehek, hingga berkaca-kaca . Tadinya aku fikir gaya ini terlalu lebay, namun juri ternyata berfikiran lain. Akhirnya aku berhasil meraih juara pertama meskipun dengan perasaan aneh, kok bisa menang yah

Kenyataannya adalah, sejarah memang memberikan pengaruh khusus bagi setiap orang. Mengapa orang-orang bisa tertarik dengan tragedi tsunami yang aku ceritakan? Karena hal itu memang membekas di hati mereka, suatu kejadian yang membangkitkan rasa kemanusiaan bagi setiap orang. Ketika kita mengusungnya kembali ke hadapan mereka, maka para pendengar akan kembali terenyuh dan menyimak setiap kata yang kita ucapkan, apalagi jika dibawakan dengan gaya yang lebay dan aduhai .

Dengan kata lain, untuk membuat pidato kita lebih mengena di hati para pendengar alangkah baiknya jika kita menyisipkan sedikit catatan sejarah. Seperti sejarah kemerdekaan, kisah orang-orang sukses, dan sebagainya. Itu akan memberikan motivasi lebih kepada pendengar untuk bukan saja menyimak, tapi juga mengikuti apa yang kita ucapkan. Karena merekapun membutuhkan bukti, bukan sekedar basa-basi .

Romeo dan Juliet. Siapa yang tak tahu kisah romantis nan dramatis ini.  Kisah legendaris ini ditulis oleh William Shakespeare, sastrawan asal Inggris, yang terinspirasi dari penulis asal Italia pada abad ke-16, Luigi da Porta,. Menurut pengakuannya, kisah cinta Romeo dan Juliet  merupakan kisah nyata yang memang pernah benar-benar terjadi.

Kisah Romeo dan Juliet bercerita tentang kisah sepasang kekasih, Romeo dan Juliet, yang berasal dari keluarga yang saling bermusuhan, yaitu keluarga Capulets dan Mountage. Kedua keluarga tersebut sudah bermusuhan secara turun temurun dan bersitegang sejak lama. Alhasil, hubungan cinta keduanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan penuh dengan konflik. Dalam kisah ini, Shakespeare secara tidak langsung menanamkan ideologi bahwa cinta itu penuh pengorbanan dan harus diperjuangkan. Dimana seseorang harus mau berkorban jika ingin disebut sebagai seorang “pencinta” yang baik.

Roman yang ditulis oleh Shakespeare ini telah diterjemahkan kedalam hampir semua bahasa di dunia dan ceritanya juga sudah sering diangkat kedalam film dan dipentaskan di teater-teater di seluruh dunia. Kisah tentang Romeo dan Juliet ini telah menjadi kisah turun temurun yang bertahan dari generasi-generasi. Hampir semua orang, baik tua maupun muda, sangat familiar dengan kisah dan kedua tokoh dalam roman tersebut. Saat mendengar kisah cinta yang penuh pengorbanan, pikiran kebanyakan orang akan tertuju pada kisah legendaris ini.

Melalui roman Romeo dan Juliet, Shakespeare telah melakukan apa yang disebut Gramsci sebagai hegemoni. Dimana melalui kisah cinta yang ia ceritakan, ia berhasil mendominasi pemikiran khalayak bahwa ketika seseorang jatuh cinta, ia harus memperjuangkan cintanya dengan cara apapun, sekalipun hal itu harus menyakiti dirinya sendiri. Ideologi itulah yang kemudian menghegemoni pemikiran dan perilaku khalayak yang selanjutnya mempengaruhi konten media, khususnya film-film drama.

Kisah Romeo dan Juliet sudah pernah difilmkan beberapa kali dan sangat legendaris. Kisah ini pertama kali difilmkan pada tahun 1968 yang dibintangi Leonard Whiting dan Olivia Hussey. Pada waktu itu, film ini juga memenangkan 2 kategori sekaligus dalam  ajang Academy Awards, yaitu Best Cinematography dan Best Costume Design. Selang beberapa tahun kemudian, kisah ini difilmkan kembali pada tahun 1996 yang dibintangi oleh Leonardo Dicaprio dan Claire Danes yang juga mendapatkan sambutan yang luar biasa. Di Indonesia sendiri, kisah Romeo dan Juliet juga pernah difilmkan pada tahun 2009 yang disutradarai Andibachtiar Yusuf dengan konsep yang berbeda. Dalam perkembangannya, kisah Romeo dan Juliet menjadi kisah cinta favorit yang tidak pernah hilang ditelan masa.

Disadari atau tidak, roman Romeo dan Juliet ini telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap dunia perfilman. Banyak film-film yang mengadaptasi kisah dan nilai-nilai yang ada dalam roman tersebut. Misalnya film drama Boys before Flowers dari Korea Selatan yang menceritakan perjuangan sepasang kekasih dalam mempertahankan cinta mereka meskipun tidak disetujui oleh orang tua. Film ini sedikit banyak telah mengadaptasi nilai-nilai yang ada dalam roman Romeo dan Juliet yang ditulis Shakespeare, bahwa cinta harus tetap diperjuangkan meskipun harus menentang kehendak orang tua dan menempatkan cinta diatas segala-galanya.

Di Indonesia sendiri, ideologi-ideologi roman Romeo dan Juliet ini banyak diterapkan di sinetron-sintron, misalnya di FTV-FTV yang sering ditayangkan di SCTV. Mereka secara langsung maupun tidak langsung telah meminjam pemaknaan dari kisah Romeo dan Juliet dan menerapkannya dalam sinetron mereka.

Apa yang dilakukan film dan sinetron diatas merupakan intertekstualitas, sebuah istilah yang juga pernah diperkenalkan oleh Gramsci. Intertekstualitas merupakan cara yang dilakukan Gramsci dalam menganalisis fenomena hegemoni dalam kajian isi media dan audience. Gramsci mengatakan bahwa saat sebuah teks meminjam teks lain, ia juga meminjam makna dari teks tersebut. Artinya ketika film-film diatas meminjam nilai-nilai yang ada dalam kisah Romeo dan Juliet, mereka juga sebenarnya telah meminjam makna dari kisah itu sendiri. Sehingga ketika mereka melihat film tersebut, mereka seakan-akan melihat pantulan dan perasaan yang sama saat menyaksikan roman Romeo dan Juliet atau pantulan dari pemikiran mereka yang telah terhegemoni tentang konsep cinta dan pengorbanan.

Film Romeo Juliet merupakan salah satu contoh intertekstualitas yang dilakukan film Indonesia terhadap roman Romeo dan Juliet karya Shakespeare. Jika dalam roman karya Shakespeare konflik yang terjadi dalam hubungan Romeo dan Juliet adalah konflik keluarga, maka dalam film ini konflik terjadi diantara dua kelompok fans sepak bola yang saling bermusuhan, yaitu PERSIJA Jakarta (Jakmania) dan PERSIB Bandung  (Viking). Alur cerita yang digambarkan dalam film ini relatif sama dengan roman Romeo dan Juliet yang asli, namun dimodifikasi sedemikian rupa dengan bentuk yang berbeda. Namun tetap saja, secara tidak langsung film ini telah meminjam pemaknaan dari roman Romeo dan Juliet yang asli.

Meskipun banyak film yang mengadaptasi nilai-nilai dalam kisah Romeo dan Juliet sebagai konsekuensi dari hegemoni yang terjadi, bukan berarti mereka terus-menerus mengadaptasi nilai-nilai tersebut secara penuh. Menurut Gramsci, hegemoni merupakan sebuah proses yang diperbaharui dan dimodifikasi secara terus menerus dan terus dipertahankan. Oleh karena itu, para pelaku media terus memodifikasi kisah Romeo dan Juliet ini kedalam berbagai bentuk untuk melanjutkan dan mempertahankan hegemoni ideologi yang telah ada sebelumnya.

Media sebagai distributor penyampaian ideologi-ideologi Shakespeare, merupakan apa yang disebut Althusser sebagai ISA (ideological state apparatus). Meskipun ideologi tersebut datang dari Shakespeare, media memfasilitasi ideologi tersebut sehingga dapat tertanam dalam diri banyak orang. Secara tidak sadar maupun tidak, khalayak yang menyaksikan tayangan-tayangan tersebut akan diajak oleh media untuk menyepakati ideologi-ideologi yang disampaikan melalui tayangan-tayangan yang diberikan. Dalam hal ini, media merupakan salah satu instrumen penting dalam penanaman ideologi.

Penyampaian ideologi yang dilakukan melalui film merupakan salah satu bentuk struggle untuk dapat melakukan hegemoni. Menurut Gramsci, struggle dari pemilik atau penyebar ideologi diperlukan untuk dapat menanamkan ideologi-ideologi tertentu dalam diri khalayak. Setelah dilakukan struggle, pada akhirnya akan tercipta kesepakatan diantara pelaku hegemoni dan khalayak yang terhegemoni untuk sama-sama menerima ideologi tersebut sebagai suatu sistem kepercayaan.

Selanjutnya, pemikiran Althusser yang cocok dalam menggambarkan fenomena yang terjadi pada khalayak saat menonton film Romeo dan Juliet adalah interpelasi. Interpelasi dapat diartikan sebagai mekanisme menarik perhatian yang menempatkan penonton sebagai subjek. Dalam film Romeo dan Juliet, Shakespeare tidak hanya menawarkan cerita, namun juga menghadirkan sekaligus memberi imaji yang selanjutnya akan termaterialisasi kepada khalayak. Pertama-tama, khalayak ditempatkan sebagai penonton film Romeo dan Juliet, dimana pada waktu itulah ia ter-interpelasi, terbujuk secara imajiner untuk menempati posisi subjek tertentu yaitu sebagai pencinta yang baik yang mempercayai bahwa cinta harus diperjuangkan. Interpelasi yang dilakukan secara terus menerus ini pada akhirnya akan mengakibatkan hegemoni, dimana khalayak menganggap ideologi tersebut memang sesuatu yang sebenarnya dan harus diikuti.

Sedikit banyak, ideologi “cinta harus berkorban” yang disampaikan Shakespeare dalam roman Romeo dan Juliet ini telah mempengaruhi pandangan banyak orang dalam melihat hubungan percintaan.  Mereka menganggap bahwa ketika mereka jatuh cinta, mereka harus memperjuangkan dan membuktikannya dengan cara apapun. Tak heran banyak terjadi kasus bunuh diri karena putus cinta, melawan orang tua untuk mempertahankan hubungan dengan pasangan, dan perilaku mengharu-biru lainnya sebagai dampak dari hegemoni ideologi yang terjadi.

Consciousness tersebut tidaklah datang begitu saja. Hal itu terbentuk melalui proses-proses tertentu yang dilakukan oleh media melalui tayangan-tayangan yang diberikan. Karena ideologi itu disampaikan secara terus menerus dan berlangsung sejak lama, media akhirnya membentuk consciousness tersebut dalam diri masyarakat. Mereka tidak lagi menyadari bahwa apa yang mereka percayai adalah hasil konstruksi, melainkan menganggapnya sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya.

Dengan demikian, fenomena roman Romeo dan Juliet ini dapat dikaitkan dengan konsep-konsep yang pernah diperkenalkan oleh Althusser (ISA dan interpelasi) dan Gramsci (hegemoni dan intertekstualitas). Roman Romeo dan Juliet telah melakukan hegemoni dengan menanamkan ideologi “cinta harus berkorban” kepada khalayak yang selanjutnya banyak diadopsi oleh film-film diseluruh dunia. Sementara itu, film-film yang memiliki ideologi yang sama seperti roman Romeo dan Juliet telah melakukan intertekstualitas dengan meminjam makna dari roman tersebut dan menempatkannya dalam film yang ia buat. Baik roman maupun film Romeo dan Juliet telah melakukan interpelasi dengan menjadikan khalayak sebagai subjek saat mengikuti cerita mereka. Dalam hal ini, media media memiliki peran yang sangat penting sebagai ISA (Ideological State Apparatus), yakni sebagai instrumen yang membantu menanamkan ideologi tersebut dalam diri khalayak.

Versi PDF dapat didownload disini

Institusi politik adalah tempat lahirnya ideologi-ideologi politik dan aktor-aktor politik yang kemudian ditempatkan dalam organisasi pemerintahan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Untuk dapat memahami institusi politik, kita dapat menggunakan tiga pendekatan institusionalisme, yaitu institusionalisme sosiologis, institusionalisme historis, dan institusionalisme politik.

Institusionalisme sosiologis memandang bahwa negara dan politisi membentuk perspektif budaya dalam organisasi dan politiknya sendiri. Dasar pendekatan institusionalisme sosiologis adalah teori budaya. Oleh karenanya, pendekatan ini fokus pada penyebaran ide dan bentuk-bentuk budaya, sebagaimana organisasi mencari legitimasi. Berbeda dengan institusionalisme sosiologis, institusionalisme historis mengacu pada catatan sejarah. Institusionalisme historis menempatkan analisis sejarah dan penelitian-penelitian lain dalam memahami fenomena institusinya. Sedangkan institusionalisme politik berusaha menunjukkan kekuatan yang jelas serta menekankan peran kausal institusi politik terhadap proses dan hasil politik .

Secara singkat media memiliki dua peran . Pertama, media dapat mempengaruhi kebijakan institusi. Kedua, media dapat dijadikan sebagai katalis atau penetral manakala terjadi konflik perubahan institusional. Hal ini menguatkan keyakinan bahwa media sangat berperan penting bagi institusi politik.

Baik institusi politik, pemerintah, maupun kekuatan kekuasaan lain pasti akan selalu memiliki kepentingan terhadap media massa. Hal ini tidak dapat dihindari, karena media adalah alat yang paling efektif untuk melakukan hegemoni dan mempengaruhi masyarakat. Padahal disisi lain, media massa harus dijaga independensinya sebagai salah satu pilar demokrasi.

Pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah, jika memang media massa akan selalu dipengaruhi kepentingan, maka sejauh manakah intervensi pihak pihak tertentu khususnya institusi politk dalam mempengaruhi industri media? Hingga saat ini hal tersebut masih menjadi perdebatan. Belum ada yang dapat memastikan dan mengukur intervensi institusi politik pada media. Yang pasti adalah, intervensi terbesar pasti akan media dapatkan dari pemiliknya. Sehingga dapat diprediksi bahwa jika pemiliknya merupakan bagian dari institusi politik, maka kepentingan institusi politik juga pasti akan mempengaruhi industri media yang dimilikinya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa media tidak dapat sepenuhnya independen. Meskipun media dituntut untuk bebas dari tekanan, mau tidak mau media akan selalu dipengaruhi oleh intervensi pihak-pihak lain, baik pemerintah, pemilik, maupun institusi politik tertentu.

Dalam kaitannya dengan institusi politik, media memiliki relasi yang kuat sebagai alat untuk menyebarkan ideologi-ideologi politis dan merangkul massa untuk mendapatkan kekuasaan. Sehingga tidak mengherankan banyak institusi politik yang berebutan menguasai media, karena menguasai media berarti menguasai masyarakat.

Selain untuk memenuhi kepentingan institusi politik, media massa juga berperan dalam perubahan dan pembangunan institusional. Untuk dapat melakukan perubahan institusional, diperlukan sebuah alat untuk mentransformasi informasi dan nilai-nilai kepada masyarakat. Media merupakan alat yang paling tepat. Karena disamping media memiliki kemampuan untuk mengumpulkan massa, media juga memiliki kemampuan untuk mentransformasi nilai-nilai sehingga kemudian dapat merubah persepsi dan opini publik .

Tulisan ini merupakan rangkuman dari buku “Handbook of Politics” karya Kevin L Teicht dan J. Craig Jenkins dan buku “Media, Development, and Institutional Change” karya Christopher J Coyne dan Peter T. Leeson. Versi PDF dapat didownload disini.

Sistem pemerintahan demokrasi seringkali diagung-agungkan karena ideologinya yang menempatkan publik sebagai prioritas. Ideologi demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” menjadi jargon yang seakan-akan memperlihatkan kekuasaan publik dalam mengatur pemerintahan. Dalam demokrasi ini, media massa atau jurnalisme memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan sistem demokrasi. Bahkan jurnalisme juga dianggap sebagai pilar keempat demokrasi.

Media dan demokrasi merupakan hubungan yang tidak dapat terpisahkan. Keduanya telah melewati sejarah yang panjang dan saling berkesinambungan satu sama lain sejak zaman feodal hingga saat ini. Media massa tanpa adanya demokrasi akan mengalami kemandegan, karena media massa dapat bersuara manakala difasilitasi oleh sistem demokrasi. Begitu juga sebaliknya, demokrasi akan terlihat sinarnya manakala difasilitasi oleh media massa.

Demokrasi baru dapat dikatakan berhasil ketika masyarakat well informed dalam memberikan aspirasi politiknya. Artinya, masyarakat harus memiliki informasi yang cukup  dalam menentukan keputusan politiknya dan bukan hanya asal pilih. Disinilah media massa berperan, yakni untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk membantu mereka menentukan pilihannya. Media massa bertanggung jawab memberikan informasi tentang para kandidat dari sisi yang paling objektif sehingga akan menyehatkan persaingan politik di pemerintahan.

Edmund Burke menyebut media massa sebagai pilar keempat demokrasi. Karena itu, media massa bertanggung jawab sebagai pengawas dan pengontrol para pemegang kekuasaan seperti pemerintah, para pemilik modal, dan institusi-institusi lain yang sekiranya berpotensi mempengaruhi masyarakat. Fungsi media massa tersebut seharusnya juga dapat meningkatkan kewaspadaan institusi-institusi tersebut dalam melakukan aktivitasnya, karena apa yang dilihat media juga akan dilihat masyarakat.

Media massa menjadi sangat penting dalam demokrasi karena media massa diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah serta meningkatkan aspirasi politik masyarakat. Oleh karenanya, beberapa media massa menyiapkan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat seperti melalui surat pembaca. Hal ini juga menjadi semakin dimudahkan dengan perkembangan teknologi seperti internet yang makin memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politik. Namun masalahnya adalah, apakah sistem tersebut memang benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung demokrasi?aspirasi tesebut di-follow up oleh media?atau malah hanya sebagai formalitas dan dijadikan sampah? Pertanyaan inilah yang harus dijawab oleh para pengelola media dalam perannya sebagai pilar keempat demokrasi.

Media massa memang berperan sebagai “marketplace of ideas”, yakni sebagai wadah aspirasi tiap orang sehingga mereka dapat berbicara dan berdebat melalui media massa. Namun hal ini juga perlu dipertanyakan keefektifannya, karena ditakutkan kebenaran yang terekonstruksi malah berdasarkan siapa yang dapat menyampaikan pandangannya dengan paling baik. Hal itu tentunya akan merugikan orang lain dan berpotensi menyisihkan kebenaran yang sebenarnya.

Berdasarkan hal tersebut, media juga seharusnya memanfaatkan kapasitasnya sebagai advokat dan partisipan sistem masyarakat dan pemerintahan. Disini, media massa tidak hanya menjadi alat pasif yang menjadi mediator komunikasi diantara berbagai pihak?pemerintah, politisi, dan masyarakat, melainkan juga  memiliki kapasitas untuk memberikan pandangannya. Baik pandangan yang mendukung kelompok-kelompok tertentu, maupun tidak. Disini, media diperlakukan seperti masyarakat yang juga berhak menyampaikan aspirasi politik.

Secara ringkas, media massa atau jurnalisme dalam demokrasi memiliki tiga peran, yaitu (1) jurnalisme sebagai sumber informasi, (2) jurnalisme sebagai watchdog dan pilar keempat demokrasi, (3) jurnalisme sebagai mediator, (4) jurnalisme sebagai advokat. Keempat peran jurnalisme tersebut merupakan tanggung jawab para pengelola media yang harus dipenuhi dalam sistem pemerintahan demokrasi.

Empat peran jurnalisme diatas memperlihatkan betapa dalam demokrasi media massa terlihat sangat baik dan independen. Namun apakah memang benar seperti itu? Pada kenyataannya, bagaimanapun media massa tidak akan pernah independen. Bagaimanapun, media massa adalah sebuah industri yang memiliki kepentingan ekonomi serta membutuhkan subsidi dana yang besar, sehingga media massa pasti akan selalu ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang menguasainya.

Sama dengan industri-industri lainnya, media massa memiliki kepentingan ekonomi dan kompetisi media yang sangat kuat sehingga membuat media selalu berusaha agar informasinya dapat menarik banyak massa. Hal inilah yang kemudian menimbulkan hyperadversarialism, dimana para jurnalis menjadi agresif dalam mengkritisi pemerintah agar mendapatkan berita yang kontroversial sehingga dapat menarik perhatian publik. Pada akhirnya, media massa tidak lagi mencari kebenaran realitas, melainkan jadi berlomba-lomba membuat spekulasi agar beritanya lebih menarik. Hyperadversarialism ini juga menempatkan berita politik seperti infotainment, karena selalu mengambil sisi dramatisasi dan konfrontasi politik yang terjadi. Alih-alih mendukung demokrasi, hal itu sebenarnya hanya digunakan media massa untuk kepentingan ekonomi.

Kebebasan pers dalam demokrasi juga sebenarnya patut  dipertanyakan. Apakah pers atau media massa memang benar-benar bebas dari tekanan kelompok-kelompok tertentu atau malah sebenarnya ditekan tapi sengaja ditutup-tutupi. Inilah yang kemudian juga menjadi olok-olok kritik marxian yang menyebut kebebasan pers sebagai ideological hoax, dimana sebenarnya pers atau media massa bagaimanapun tidak akan pernah terbebas dari penguasaan kaum borjuis. Kebebasan pers tersebut hanya dijadikan topeng untuk melakukan hegemoni dan mendukung industri medianya

Poin terpenting yang perlu dipahami adalah tidak akan pernah ada negara yang dapat mengaplikasikan demokrasi secara utuh, karena demokrasi sendiri bukan semata-mata lahir dari gerakan masyarakat melainkan juga didorong oleh elit-elit politik yang ada dibelakangnya. Dengan demikian, demokrasi tidak akan pernah berjalan sempurna, pasti akan selalu ada intervensi kelompok-kelompok tertentu yang mempengaruhinya. Begitu pula dengan media. Bagaimanapun media tidak akan pernah independen dan netral seutuhnya, media pasti akan selalu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan politik maupun ekonomi.

Tulisan ini merupakan rangkuman dari buku Kevin T Leicht, “Handbook of Politics” chapter 24: Democracy and Democratization, buku Katrin Voltmer, “Mass Media and Political Communication in New Democracies”, dan buku Karin Wahl Jorgensen, “Handbook of Journalism Studies” part 17: Journalism and Democracies.. Versi PDF dapat didownload disini.

Media merupakan alat yang sangat strategis dan efektif untuk mempengaruhi khalayak. Oleh karena itu, tidak heran jika sejak dahulu banyak aktor politik yang memanfaatkan media untuk melakukan propaganda kepada masyarakat. Propaganda sendiri adalah rangkaian pesan yang disampaikan untuk mempengaruhi pendapat dan sikap masyarakat.

Di indonesia, propaganda dengan menggunakan media sudah dilakukan sejak masa kolonial. Pada saat pers mulai berkembang di Indonesia, pemerintah Belanda telah menguasai dan menggunakannya sebagai alat propaganda, salah satunya adalah melalui surat kabar Memorie Dex Nouvelles . Hal ini juga berlanjut pada masa penjajahan Jepang, dimana media-media yang dinilai membahayakan kepentingan mereka dicabut dari peredaran, khususnya media-media yang masih dipengaruhi oleh Belanda. Pada masa penjajahan ini, media massa hampir sepenuhnya dikuasai oleh para penjajah untuk melakukan propaganda kepada masyarakat.

Pasca kemerdekaan, media massa di Indonesia masih tetap saja digunakan sebagai media propaganda. Pada masa pemerintahan Soekarno, media massa digunakan untuk melegitimasi kekuasaanya. Ia memperkenalkan konsep ‘Guided Democracy’ yang mewajibkan media-media massa harus berada di bawah kontrol pemerintah, salah satunya adalah penyedia berita ANTARA. Pada masa ini, media massa khususnya radio digunakan oleh Sukarno sebagai alat untuk berorasi dan menyebarkan pengaruhnya kepada masyarakat.

Kekuasaan pemerintah terhadap media massa makin terasa pada masa orde baru, dimana semua media massa dan arus informasi berada dibawah kontrol pemerintah. Soeharto sebagai presiden saat itu membangun ikatan yang kuat antara pers dengan pemerintah, sehingga saat itu tidak ada kebebasan pers dan media massa sepenuhnya berada dibawah kontrol dan pengaruh pemerintah. Selain itu, hal tersebut makin diperparah dengan dikuasainya media massa oleh keluarga Soeharto. Dengan demikian, media massa menjadi sangat terkekang dan tidak bisa berkembang.

Media massa menjadi sangat efektif untuk melakukan propaganda karena media massa memiliki kemampuan mempengaruhi masyarakat yang tinggi. Media massa dapat digunakan untuk self marketing melalui berita dan informasi yang disiarkan, misalnya pada waktu kampanye politik. Melalui informasi-informasi di media sebelumnya telah dikonstruksi, masyarakat pada akhirnya akan terpengaruh oleh berita-berita tersebut dan mengikuti kehendak si pembuat medianya itu sendiri.

Media massa menentukan agenda publik, dan peran media adalah mendorong dukungan publik terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang mendominasi pemerintah dan masyarakat . Asumsi tersebut makin memperkuat pandangan bahwa media massa memang digunakan sebagai alat propaganda oleh kelompok-kelompok tertentu. Lebih dari itu, media massa juga menentukan agenda publik dan mengaturnya sedemikian rupa agar dapat berhasil mempengaruhi masyarakat sehingga dapat memenuhi kepentingan kelompok-kelompok tersebut.

Dalam menentukan keputusan politik, masyarakat akan selalu membutuhkan referensi. Berdasarkan kajian psikologi, norma dan pengaruh interpersonal memberikan pengaruh terhadap sikap seseorang . Hal ini jugalah yang kemudian dimanfaatkan oleh media ketika melakukan kegiatan propaganda. Melalui berita-berita yang disiarkan, media secara tidak langsung telah memberikan referensi kepada masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politiknya. Semakin sering berita tersebut diberikan, maka akan semakin besar pengaruh yang akan didapatkan oleh masyarakat.

Selain itu, konsep mediated others juga digunakan dalam melakukan propaganda melalui media. Media seringkali menampilkan endorser atau model untuk memperkuat pesan-pesan yang disampaikannya. Endorser ini bisa berupa orang-orang biasa untuk merepresentasikan masyarakat pada umumnya atau orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat untuk dijadikan opinion leader agar dapat mempengaruhi persepsi khalayak. Teknik endorser merupakan teknik persuasif populer yang sudah banyak digunakan, khususnya dalam dunia periklanan. Dalam kaitannya dengan propaganda,  teknik ini juga banyak digunakan karena dapat mempengaruhi sisi psikis khalayak.

Persepsi dan nilai-nilai yang disampaikan oleh media massa sering kali dianggap sebagai persepsi masyarakat keseluruhan. Dalam masyarakat kontemporer, media massa seakan-akan merepresentasikan opini dan persepsi masyarakat secara umum . Oleh karena itu, banyak orang yang menggunakan informasi yang ada di media massa sebagai referensi karena informasi di media dianggap mewakili persepsi masyarakat. Karakteristik media massa tersebut menjadi sangat beresiko untuk dijadikan alat propaganda, karena bisa jadi pesan-pesan yang disampaikan media massa hanyalah hasil konstruksi dari pemiliki kepentingan-kepentingan tertentu dan sama sekali tidak mewakili persepsi masyarakat secara keseluruhan.

Sementara itu, fungsi media sebagai media informasi terlihat jelas pada saat terjadi krisis. Media massa menjadi alat penting dalam penyebaran informasi dan mengingatkan masyarakat akan kejadian-kejadian tertentu . Oleh karena itu, rating berita meningkat pada saat terjadi krisis karena setiap orang mengakses media untuk mendapatkan informasi dan konfirmasi tentang krisis yang sedang berlangsung.

Peningkatan akses terhadap media tersebut pada akhirnya akan berimplikasi terhadap peningkatan kepercayaan khalayak terhadap pesan-pesan yang disampaikan media. Dengan demikian, kekuatan media akan menjadi semakin kuat dalam mempengaruhi khalayak dan akan semakin efektif jika orang-orang yang memiliki kepentingan menggunakannya untuk melakukan propaganda-propaganda tertentu. Meskipun pada saat krisis media cenderung memiliki sumber-sumber berita yang terbatas, hal itu tetap tidak menutup kemungkinan akan dijadikannya media sebagai alat propaganda pada saat krisis berlangsung.

Tulisan ini merupakan rangkuman buku “The Psychology of Media and Politics” karya George Comstock, buku “Media Effect and Society” karya Elizabeth M Perse, buku “The Media and Political Change in Southeast Asia karya Jonathan Woodier, dan buku “The Media Effect: How The News Influences Politics and Government” karya Jim Willis. Versi PDF dapat didownload disini.

Masyarakat Mesir bersorak gembira pasca pengunduran diri Presiden Husni Mubarak pada tanggal 11 Februari 2011. Masyarakat Mesir gembira karena demonstrasi yang mereka lakukan selama hampir sebulan akhirnya membuahkan hasil. Diktator Husni Mubarak bersedia turun dan menyerahkan wewenangnya kepada militer.

Fenomena yang terjadi di Mesir disebut-sebut sebagai Revolusi 2.0 karena revolusi tersebut dilatar belakangi gerakan sosial yang berawal dan dimediasi oleh internet. Isu anti pemerintah berawal dari diskusi sekelompok orang di social media yang kemudian menyebar luas. Sebelumnya fenomena tersebut juga terjadi di Tunisia yang kemudian menular ke negara liga arab lain, salah satunya Mesir.

Revolusi Mesir berawal dari inisiatif Whael Ghonim yang membuat akun Facebook ‘We are all Khaled Said’ pada Juli 2010. Akun tersebut kemudian menarik massa yang sangat banyak, khususnya yang menjadi oposan pemerintah. Dilansir dari Republika,  akun tersebut dibuat Ghonim sebagai bentuk simpati terhadap Khaled Said yang menjadi korban penyiksaan anggota kepolisian Mesir di sebuah warnet di Alexandria. Akun tersebut kemudian menjadi media komunikasi kelompok anti pemerintah dalam melakukan gerakan demonstrasi.

Setelah akun ‘We are all Khaled Said’, pendukung-pendukung Ghanim kemudian membuat akun facebook lain, salah satunya akun ‘6th of April Youth Movement’ yang juga digunakan untuk gerakan anti pemerintah. Selain facebook, twitter juga digunakan sebagai media komunikasi, yaitu dengan menggunakan hashtag #jan25. Melalui twitter, para demonstran saling berkomunikasi dan memberikan informasi tentang perkembangan demonstrasi Mesir.

Tanggal 25 Januari 2011 masyarakat Mesir mulai melakukan demonstrasi dan turun ke jalan menuntut lengsernya Presiden Husni Mubarak. Ribuan orang berkumpul di lapangan Tahrir Square, Cairo. Mereka meneriakkan protes atas semua kejahatan Husni Mubarak selama berkuasa, khususnya tentang korupsi besar-besaran yang ia lakukan.

Protes-protes besar-besaran yang dilakukan rakyat Mesir ditentang pemerintah. Tanggal 26 Januari 2011 terjadi bentrok antara masyarakat Mesir dan polisi. Bentrok terjadi karena para demonstran tidak mengindahkan larang demonstrasi yang dikeluarkan pemerintah. Korban-korban mulai berjatuhan dan banyak demonstran yang ditangkap.

Berita tentang bentrokan tersebut dengan cepat menyebar di media-media sosial. Facebook dan Twitter diramaikan dengan hujatan, doa, dan semangat yang menggambarkan kemarahan dan semangat revolusi rakyat Mesir.

Disetiap gerakan revolusi, selalu ada tokoh yang menjadi panutan. Mohamad Elbaradei, mantan kepala International Atomic Energy Agency (IAEA) yang juga pernah mendapatkan hadiah Nobel dibidang perdamaian pada tahun 2005, disebut-sebut sebagai orang yang akan menggantikan Husni Mubarak sebagai presiden Mesir.

Sehari setelah bentrokan di Tahrir Square, Elbaradei bergabung dengan para demonstran Mesir. Ia memang merupakan salah satu tokoh dari pihak oposisi yang memberikan kritik keras terhadap otoritas militer yang dipimpin Husni Mubarak. Ikhwanul Muslimin dan penggerak demonstrasi Whael Ghonim juga memberikan dukungan kepadanya. Ia dianggap sebagai orang yang paling kredibel untuk memimpin Mesir kedepan.

Aksi demonstrasi terus bergulir menyusul sikap pemerintah yang tidak juga mengabulkan tuntutan mereka. Pemerintah Mesir juga telah mendapatkan tekanan dari berbagai pihak untuk segera mengabulkan tuntutan rakyat Mesir, namun tak juga digubris. Presiden Mubarak tetap menolak mundur dan hanya bersedia merombak kabinet pemerintahannya. Dilansir dari Republika, tanggal 29 Januari 2011 Mubarak menunjuk Omar Sulaiman, Kepala Badan Intelijen sebagai wakil presiden. Rakyat Mesir tetap tidak puas, mereka akan tetap melanjutkan demonstrasinya hingga Presiden Husni Mubarak turun dan dilakukan perombakan pemerintahan secara menyeluruh.

Presiden Husni Mubarak beserta jajaran kabinetnya tidak henti-hentinya melakukan negosiasi dengan rakyat Mesir untuk mempertahankan pemerintahannya. Setelah menunjuk Omar Sulaiman, Mubarak juga melantik kabinet baru untuk mendinginkan massa. Anaknya, Gamal, juga mengundurkan diri sebagai pemimpin partai berkuasa di Mesir. Ia menawarkan konsesi kepada rakyat Mesir untuk mengundurkan diri pada bulan September, ketika masa jabatannya berakhir. Tapi tuntutan rakyat ternyata tidak dapat ditawar lagi, rakyat Mesir mengancam akan melakukan demonstrasi besar-besaran jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.

Sebuah gerakan revolusi memang selalu memakan korban. Badan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) memperkirakan 300 orang telah tewas sepanjang demonstrasi yang terjadi di Mesir. Dilansir dari Detiknews.Com, Mesir menderita kerugian US$310 juta atau Rp. 3 trilyun perhari berdasarkan data dari Bank Credit Agricole. Imigran-imigran dari berbagai negara juga terpaksa dipulangkan dari Mesir karena aksi demonstrasi yang tak kunjung selesai. Revolusi Mesir tidak hanya meninggalkan luka psikis dan fisik bagi masyarakat, namun juga meninggalkan krisis ekonomi dan sosial yang besar.

Tidak hanya perang di dunia nyata, perang antara kelompok pro-pemerintah dan anti-pemerintah juga terjadi di dunia maya. Dilansir dari Kompas, dua akun Facebook yang menjadi pemicu gerakan revolusi Mesir, yaitu ”6th of April Youth Movement” dan ”We are all Khaled Said” dibanjiri komentar pendukung dan penentang pemerintahan Husni Mubarak.

Dalam kedua akun tersebut, kedua kelompok saling berperang komentar. Kelompok pro-pemerintah mengeluarkan kata-kata emosional untuk menyerang musuh mereka. Dalam akun ”We are all Khaled Said” misalnya, seseorang bernama Ahmed Shekoo menulis wall ”Kalian semua yang mendukung (gerakan) 6 April dan Khaled Said, saya yakin kalian didukung (kaum) Zionis, atau Hamas, atau Hezbollah,” seperti dilansir Kompas. Selain itu, kelompok pro-pemerintah juga mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang menakut-nakuti kelompok anti-pemerintah agar mau menghentikan demonstrasinya.

Kelompok anti-pemerintah menilai serangan komentar dari kelompok pro-pemerintah tersebut merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memadamkan gerakan revolusi. Pendukung-pendukung Mubarak membuat akun-akun palsu dan ramai-ramai bergabung di akun-akun anti-pemerintah untuk mempengaruhi massa. Namun suara-suara anti revolusi tersebut diatasi dengan cepat oleh para oposan di internet. Dilansir dari Kompas, Ibrahim, seorang teknisi komputer dan aktivis dunia maya mengatakan ”Setiap ada orang yang memuat sesuatu yang melawan demonstran, kami cepat-cepat merapatkan barisan untuk membalas”.

Gerakan revolusi di dunia maya bukannya tanpa halangan. Dilansir dari HarianBerita.Com, tanggal 26 Januari 2011 pemerintah Mesir memblokir media sosial Facebook dan Twitter. Hal ini dipicu karena media sosial tersebut digunakan oleh kelompok anti-pemerintah untuk saling berkomunikasi dan menggalang kekuatan. Pemblokiran tersebut dilakukan selama lima hari hingga tanggal 30 Januari 2011. Akibatnya Mesir menderita kerugian Rp. 812 Milyar, seperti dikutip dari LintasBerita.Com.

Whael Ghonim, pembuat akun Facebook ‘We are all Khaled Said’ yang juga merupakan Manajer Marketing Google.Inc untuk kawasan timur tengah dan Afrika Utara, berhasil menyabotase jaringan internet yang telah diblokir pemerintah. Ia berhasil membuat jaringan komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses Twitter melalui sambungan telepon dan meninggalkan pesan suara. Berkat usahanya tersebut, masyarakat Mesir tetap dapat berkomunikasi, meskipun tidak selancar sebelumnya.

Integrasi kedua gerakan tersebut?gerakan nyata dan gerakan maya?pada akhirnya berhasil menumbangkan pemerintahan Husni Mubarak. Dilansir dari Republika, Presiden Husni Mubarak akhirnya mengundurkan diri sebagai presiden Mesir pada tanggal 11 Februari 2011 dan menyerahkan wewenangnya kepada militer. Omar Sulaiman, wakil presiden yang pada waktu itu ditunjuk mengatakan bahwa Dewan Militer akan memegang kendali atas Mesir. Rakyat Mesirpun bersorak gembira.

Siapa sangka, sebuah gerakan kecil yang dimulai dari media jejaring sosial dapat menumbangkan rezim diktator yang telah berkuasa selama 30 tahun. Rakyat Mesir tentunya sangat berterima kasih kepada media-media tersebut karena telah membantu mereka meraih reformasi.

Versi PDF dapat didownload disini.

Sesuai dengan tujuan politik modern, politik selalu berusaha mendorong negara untuk melakukan hal-hal tertentu sesuai keinginan mereka. Politik memberikan petunjuk-petunjuk tertentu kepada negara untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Namun pada akhirnya, keinginan tersebut dicapai bukan atas nama kelompok tertentu melainkan atas nama negara.

Politik akan selalu mengejar otoritas untuk melebarkan kekuasaanya. Otoritas merupakan bagian dari kekuasaan. Otoritas adalah kekuasaan yang terlindungi secara hukum untuk menjalankan kekuasaan atas diri orang lain. Otoritas memiliki legitimasi, sehingga kemudian dapat membuat masyarakat mau menerima kebijakan dan mengakui wewenang negara sebagai pemilik kekuasaan.

Politisi-politisi demokratis maupun nondemokratis menggunakan media massa untuk mengkonstruksi kharisma mereka didepan publik. Tak heran, saat ini banyak politisi-politisi yang kemudian terjun ke industri media. Usaha tersebut bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan ekonomis, namun juga untuk mendukung kepentingan politik mereka.

Fenomena politik dalam media dapat kita lihat di Indonesia, salah satunya adalah TVOne dan Metro TV. Pemilik kedua media tersebut sama-sama menggunakan medianya untuk mendukung kepentingan-kepentingan politik mereka sekaligus untuk membangun kharisma mereka didepan publik. Media yang mereka miliki juga digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik, baik secara terbuka maupun tertutup.

Politisi-politisi tersebut, baik dari aliran liberal, konservatif, maupun radikal, berusaha keras untuk membentuk kharisma mereka didepan publik sekaligus mengontrol interpretasi khalayak yang terjadi. Namun disisi lain, jurnalisme politik saat ini sudah mulai kritis dalam menanggapi kegiatan-kegiatan politik seperti itu. Para jurnalis memberikan kritik-kritik sosial dan intelektual untuk menentang simbol-simbol politik sebagai manipulasi dan propaganda.

Pada masyarakat kontemporer, politik pencitraan, public relation, dan periklanan merupakan kebutuhan hidup. Terlepas dari maksud apa dibaliknya, apakah untuk memberi informasi atau menipu, untuk membebaskan atau untuk menindas. Artinya, strategi-strategi demikian memang tidak dapat terhindarkan karena memang sudah menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan publik.

Dalam membangun kharisma, dibutuhkan kekuatan ekonomi dan kekuatan intelektual. Kedua hal tersebut bukanlah hal yang mudah dan murah. Kampanye politik membutuhkan pembuat strategi dan public relation yang hebat yang tentunya perlu disewa dan memerlukan biaya yang banyak. Disinilah peran kekuatan ekonomi diperlukan. Hampir mustahil kampanye politik dapat berhasil tanpa adanya kekuatan ekonomi yang mendukung.

Karl Marx mengatakan bahwa negara sebenarnya tidak lebih dari sekedar komite eksekutif yang terdiri dari kaum borjuis dan masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi. Teori tersebut sepertinya relevan dalam menggambarkan fenomena pemerintahan di Indonesia. Pejabat-pejabat pemerintah hampir semuanya merupakan masyarakat kaya dengan gaya hidup borjois.

Mills mengatakan elit-elit ekonomi atau orang-orang borjuis berpengaruh dalam politik. Sebagai pemilik modal, mereka memiliki kekuasaan untuk ikut menentukan akan dibawa kemana arah politik yang mereka dukung. Politisipun tidak bisa menolak, karena bagaimanapun mereka juga memerlukan dana untuk membiayai kampanye politik mereka.

Di wilayah Asia Tenggara khususnya Indonesia, pemerintah melihat bahwa berita di media massa adalah elemen yang penting dalam perubahan politik. Pada masa kolonial misalnya, keberadaan surat kabar dapat memungkinkan orang-orang untuk menyuarakan suara mereka didepan publik yang kemudian mendorong gerakan kemerdekaan. Selain itu, media massa juga dapat digunakan untuk melawan kekuatan elit-elit politik. Contoh riil yang saat ini sedang terjadi misalnya runtuhnya rezin Mubarak karena protes masyarakat yang berawal dari media massa.

Indonesia sebagai negara demokrasi perlu kita renungkan lagi. Apakah benar negara ini sudah secara utuh menjalankan prinsip-prinsip demokrasi yang sebenarnya. Mengacu pada apa yang dikatakan Robert Dahl, demokrasi mensyaratkan kebebasan, keadilan dan pemilihan yang kompetitif, sumber informasi dan institusi alternatif untuk meyakinkan bahwa pemerintah benar-benar bergantung pada voting dan kepentingan masyarakat. demokrasi juga bukan hanya tentang peraturan publik, namun juga mensyaratkan kebebasan politik dimana debat dan keputusan independen dapat dilakukan. Melihat persyaratan tersebut sepertinya Indonesia harus kembali berbenah diri untuk memperbaik pola demokrasi saat ini.

Tulisan ini merupakan rangkuman Chapter 6: Power, Politics, and the Civil Sphere dalam buku Handbook of Politics karya Kevin T Leicht dan Chapter 3: The Southeast Asian context dalam buku The Media and Political Change in Southeast Asia karya Jonathan Woodier. Versi PDF dapat didownload disini.

Promosi Pulau Komodo telah dilakukan bertahun-tahun dan telah mengahabiskan dana milyaran rupiah. Namun sayangnya, hingga kini Pulau Komodo masih belum begitu dikenal dan peringkatnya di New7wonderspun belum memuaskan. Hal ini tentunya patut dipertanyakan, kemana saja dana milyaran rupiah yang habis untuk mempromosikan aset negara ini? Saya tidak bermaksud berspekulasi atau membuat isu korupsi disini. Hanya saya kira, sepertinya pemerintah khususnya Depbudpar kurang memiliki strategis yang bagus dalam melaksanakan program promosi ini.

Sebagai masyarakat, saya melihat hingga kini promosi-promosi Pulau Komodo kebanyakan masih sebatas pada kegiatan-kegiatan offline seperti pemasangan billboard dan promosi ke daerah-daerah. Hal itu sih sah-sah saja, namun tentunya kita harus menggunakan cara-cara yang lebih strategis dan efektif agar promosi ini dapat berjalan dengan lebih maksimal.

Dalam hal penggunaan media misalnya. Depbudpar sepertinya belum begitu memaksimalkan fungsi-fungsi media, khususnya televisi. Padahal jika kita lihat pemetaannya, 90% masyarakat Indonesia menggunakan televisi sebagai media informasi. Keluhan tersebut juga saya lihat di beberapa forum di internet. Mereka mengeluhkan publikasi dan promosi Pulau Komodo yang kurang maksimal di media. Alangkah baiknya jika dana milyaran rupiah itu sebagian dibelanjakan lewat iklan-iklan di televisi atau media konvesional lainnya, daripada kegiatan-kegiatan promosi offline yang tidak begitu banyak merangkul khalayak.

Kompetisi New7Wonders yang melibatkan Netizen sebagai voterspun kurang maksimal, dilihat dari peringkat Pulau Komodo yang tidak stabil. Bahkan kabar terakhir mengatakan saat ini Pulau Komodo berada di peringkat 26 dari 28 nominasi. Terlepas dari ketidak jelasan prosedur New7Wonders, fakta tersebut tentunya juga harus kita renungkan. Berarti, lebih dari 50 juta netizen di Indonesia masih kurang maksimal dalam memberikan voting untuk Pulau Komodo di New7Wonders.

Media massa adalah alat yang paling strategis dalam memberikan informasi dan mempengaruhi khalayak. Dalam melakukan gerakan promosi, kita harus benar-benar cerdas dalam menggunakan media dengan melihat pemetaan dan pola penggunaan masyarakat. Di Indonesia yang merupakan negara berkembang ini, media konvensional masih dijadikan prioritas oleh masyarakat. Sehingga media yang juga harus diprioritaskan oleh pemerintah dalam gerakan ini adalah media konvesional.

Promosi Pulau Komodo bukan hanya sebatas untuk kompetisi New7Wonders, melainkan juga agar setiap masyarakat Indonesia mengenal dan mencintai Pulau Komodo sebagai aset negara. Disinilah peran media sangat penting, untuk memberikan pengetahuan dan menumbuhkan nasionalisme dalam diri masyarakat Indonesia.

Lebih jauh lagi, mari kita lihat karakteristik media baru menurut Feldman. Ia menyebutkan bahwa media baru memiliki setidaknya lima karakteritik yang dapat kita lihat.

Pertama, media baru mudah dimanipulasi. Hal ini sering kali mendapat tanggapan negatif dan menjadi perdebatan, karena media baru memungkinkan setiap orang untuk memanipulasi dan merubah berbagai data dan informasi dengan bebas.

Kedua,  media baru bersifat networkable. Artinya, konten-konten yang terdapat dalam media baru dapat dengan mudah dishare dan dipertukarkan antar pengguna lewat jaringan internet yang tersedia. Karakteristik ini dapat kita sebut sebagai kelebihan, karena media baru membuat setiap orang dapat terkoneksi dengan cepat dan memberi solusi terhadap kendala jarak dan waktu antar pengguna.

Ketiga, media baru bersifat compressible. Konten-konten yang ada dalam media baru dapat diperkecil ukurannya sehingga kapasitasnya dapat dikurangi. Hal ini memberi kemudahan untuk menyimpan konten-konten tersebut dan men-sharenya kepada orang lain.

Keempat, media baru sifatnya padat. Dimana kita hanya membutuhkan space yang kecil untuk menyimpan berbagai konten yang ada dalam media baru. Sebagai contoh, kita hanya memerlukan satu PC yang terkoneksi dengan jaringan internet untuk dapat menyimpan berbagai informasi dari berbagai penjuru dunia dalam PC tersebut.

Kelima, media baru bersifat imparsial. Konten-konten yang ada dalam media baru tidak berpihak pada siapapun dan tidak dikuasai oleh segelintir orang saja. Karena itulah media baru seringkali disebut sebagai media yang sangat demokratis, karena kapitalisasi media tidak berlaku lagi. Setiap orang dapat menjadi produsen dan konsumen secara bersamaan dan setiap pengguna dapat berlaku aktif disana.

Secara karakteristik, media baru sangat berbeda karakteristiknya dengan media lama. Pada media lama, interaktivitas tidak terjalin dan gap diantara komunikator dengan komunikan sangat terlihat sekali. Sebaliknya, media baru membawa potensi hubungan yang interaktif diantara pengguna serta membangun hubungan yang setara antara pengirim dan penerima pesan.

Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh media baru dapat kita lihat sebagai kelebihan atau sisi positif dari media baru. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa media baru juga memberikan beberapa dampak negatif yang harus kita waspadai.

Pertama, media baru dikhawatirkan akan mengambil alih peran institusi-institusi sosial sebelumnya dalam membentuk dan mengarahkan nilai-nilai masyarakat. Orang-orang yang tadinya menggunakan nilai-nilai yang berasal dari institusi sosial seperti keluarga sekarang berpindah menggunakan nilai-nilai yang mereka lihat dalam media misalnya budaya populer.

Hal kedua yang perlu kita khawatirkan adalah adanya pihak-pihak tertentu yang menggunakan media baru sebagai alat propaganda dan doktrinisasi. Bagaimanapun, media baru memiliki kemampuan dan daya jangkau yang sangat luas, sehingga besar kemungkinan media ini dimanfaatkan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita lihat bahwa sama seperti media-media lainnya, media baru juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu kita sebagai pengguna harus selektif dan dengan cermat menggunakan media ini dengan sebaik-baiknya.

Download versi PDF: Lutviah-Media Baru Apa dan Bagaimana