Source: http://www.rcc.int
Media dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Keduanya berkembang bersama-sama dan saling mempengaruhi satu sama lain. Perubahan media dari waktu ke waktu berjalan seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Kita dapat melihat perkembangan media dengan melihat juga perkembangan peradaban manusia dari waktu ke waktu. Dimulai dari masyarakat pre-agrikultul, masyarakat agrikultur, masyarakat industri, dan masyarakat informasi.
Ekonomi dan Industri Media Massa, Komunikasi Massa, Media dan Budaya Masyarakat, Sosiologi Media | 
No Comments »
Ada sebuah kalimat yang sering aku dengar di sekolah, yaitu bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Awalnya kalimat itu hanya ku anggap sebagai angin lalu saja. Bukankah sebagai manusia kita seharusnya menatap masa depan? Tapi lama-kelamaan aku sadar bahwa dalam kalimat tersebut tersimpan makna yang dalam, yaitu sejarah dapat mengajari kita banyak hal dan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan kita.
Romeo dan Juliet. Siapa yang tak tahu kisah romantis nan dramatis ini. Kisah legendaris ini ditulis oleh William Shakespeare, sastrawan asal Inggris, yang terinspirasi dari penulis asal Italia pada abad ke-16, Luigi da Porta,. Menurut pengakuannya, kisah cinta Romeo dan Juliet merupakan kisah nyata yang memang pernah benar-benar terjadi.
Kisah Romeo dan Juliet bercerita tentang kisah sepasang kekasih, Romeo dan Juliet, yang berasal dari keluarga yang saling bermusuhan, yaitu keluarga Capulets dan Mountage. Kedua keluarga tersebut sudah bermusuhan secara turun temurun dan bersitegang sejak lama. Alhasil, hubungan cinta keduanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan penuh dengan konflik. Dalam kisah ini, Shakespeare secara tidak langsung menanamkan ideologi bahwa cinta itu penuh pengorbanan dan harus diperjuangkan. Dimana seseorang harus mau berkorban jika ingin disebut sebagai seorang “pencinta” yang baik.
Roman yang ditulis oleh Shakespeare ini telah diterjemahkan kedalam hampir semua bahasa di dunia dan ceritanya juga sudah sering diangkat kedalam film dan dipentaskan di teater-teater di seluruh dunia. Kisah tentang Romeo dan Juliet ini telah menjadi kisah turun temurun yang bertahan dari generasi-generasi. Hampir semua orang, baik tua maupun muda, sangat familiar dengan kisah dan kedua tokoh dalam roman tersebut. Saat mendengar kisah cinta yang penuh pengorbanan, pikiran kebanyakan orang akan tertuju pada kisah legendaris ini.
Melalui roman Romeo dan Juliet, Shakespeare telah melakukan apa yang disebut Gramsci sebagai hegemoni. Dimana melalui kisah cinta yang ia ceritakan, ia berhasil mendominasi pemikiran khalayak bahwa ketika seseorang jatuh cinta, ia harus memperjuangkan cintanya dengan cara apapun, sekalipun hal itu harus menyakiti dirinya sendiri. Ideologi itulah yang kemudian menghegemoni pemikiran dan perilaku khalayak yang selanjutnya mempengaruhi konten media, khususnya film-film drama.
Kisah Romeo dan Juliet sudah pernah difilmkan beberapa kali dan sangat legendaris. Kisah ini pertama kali difilmkan pada tahun 1968 yang dibintangi Leonard Whiting dan Olivia Hussey. Pada waktu itu, film ini juga memenangkan 2 kategori sekaligus dalam ajang Academy Awards, yaitu Best Cinematography dan Best Costume Design. Selang beberapa tahun kemudian, kisah ini difilmkan kembali pada tahun 1996 yang dibintangi oleh Leonardo Dicaprio dan Claire Danes yang juga mendapatkan sambutan yang luar biasa. Di Indonesia sendiri, kisah Romeo dan Juliet juga pernah difilmkan pada tahun 2009 yang disutradarai Andibachtiar Yusuf dengan konsep yang berbeda. Dalam perkembangannya, kisah Romeo dan Juliet menjadi kisah cinta favorit yang tidak pernah hilang ditelan masa.
Disadari atau tidak, roman Romeo dan Juliet ini telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap dunia perfilman. Banyak film-film yang mengadaptasi kisah dan nilai-nilai yang ada dalam roman tersebut. Misalnya film drama Boys before Flowers dari Korea Selatan yang menceritakan perjuangan sepasang kekasih dalam mempertahankan cinta mereka meskipun tidak disetujui oleh orang tua. Film ini sedikit banyak telah mengadaptasi nilai-nilai yang ada dalam roman Romeo dan Juliet yang ditulis Shakespeare, bahwa cinta harus tetap diperjuangkan meskipun harus menentang kehendak orang tua dan menempatkan cinta diatas segala-galanya.
Di Indonesia sendiri, ideologi-ideologi roman Romeo dan Juliet ini banyak diterapkan di sinetron-sintron, misalnya di FTV-FTV yang sering ditayangkan di SCTV. Mereka secara langsung maupun tidak langsung telah meminjam pemaknaan dari kisah Romeo dan Juliet dan menerapkannya dalam sinetron mereka.
Apa yang dilakukan film dan sinetron diatas merupakan intertekstualitas, sebuah istilah yang juga pernah diperkenalkan oleh Gramsci. Intertekstualitas merupakan cara yang dilakukan Gramsci dalam menganalisis fenomena hegemoni dalam kajian isi media dan audience. Gramsci mengatakan bahwa saat sebuah teks meminjam teks lain, ia juga meminjam makna dari teks tersebut. Artinya ketika film-film diatas meminjam nilai-nilai yang ada dalam kisah Romeo dan Juliet, mereka juga sebenarnya telah meminjam makna dari kisah itu sendiri. Sehingga ketika mereka melihat film tersebut, mereka seakan-akan melihat pantulan dan perasaan yang sama saat menyaksikan roman Romeo dan Juliet atau pantulan dari pemikiran mereka yang telah terhegemoni tentang konsep cinta dan pengorbanan.
Film Romeo Juliet merupakan salah satu contoh intertekstualitas yang dilakukan film Indonesia terhadap roman Romeo dan Juliet karya Shakespeare. Jika dalam roman karya Shakespeare konflik yang terjadi dalam hubungan Romeo dan Juliet adalah konflik keluarga, maka dalam film ini konflik terjadi diantara dua kelompok fans sepak bola yang saling bermusuhan, yaitu PERSIJA Jakarta (Jakmania) dan PERSIB Bandung (Viking). Alur cerita yang digambarkan dalam film ini relatif sama dengan roman Romeo dan Juliet yang asli, namun dimodifikasi sedemikian rupa dengan bentuk yang berbeda. Namun tetap saja, secara tidak langsung film ini telah meminjam pemaknaan dari roman Romeo dan Juliet yang asli.
Meskipun banyak film yang mengadaptasi nilai-nilai dalam kisah Romeo dan Juliet sebagai konsekuensi dari hegemoni yang terjadi, bukan berarti mereka terus-menerus mengadaptasi nilai-nilai tersebut secara penuh. Menurut Gramsci, hegemoni merupakan sebuah proses yang diperbaharui dan dimodifikasi secara terus menerus dan terus dipertahankan. Oleh karena itu, para pelaku media terus memodifikasi kisah Romeo dan Juliet ini kedalam berbagai bentuk untuk melanjutkan dan mempertahankan hegemoni ideologi yang telah ada sebelumnya.
Media sebagai distributor penyampaian ideologi-ideologi Shakespeare, merupakan apa yang disebut Althusser sebagai ISA (ideological state apparatus). Meskipun ideologi tersebut datang dari Shakespeare, media memfasilitasi ideologi tersebut sehingga dapat tertanam dalam diri banyak orang. Secara tidak sadar maupun tidak, khalayak yang menyaksikan tayangan-tayangan tersebut akan diajak oleh media untuk menyepakati ideologi-ideologi yang disampaikan melalui tayangan-tayangan yang diberikan. Dalam hal ini, media merupakan salah satu instrumen penting dalam penanaman ideologi.
Penyampaian ideologi yang dilakukan melalui film merupakan salah satu bentuk struggle untuk dapat melakukan hegemoni. Menurut Gramsci, struggle dari pemilik atau penyebar ideologi diperlukan untuk dapat menanamkan ideologi-ideologi tertentu dalam diri khalayak. Setelah dilakukan struggle, pada akhirnya akan tercipta kesepakatan diantara pelaku hegemoni dan khalayak yang terhegemoni untuk sama-sama menerima ideologi tersebut sebagai suatu sistem kepercayaan.
Selanjutnya, pemikiran Althusser yang cocok dalam menggambarkan fenomena yang terjadi pada khalayak saat menonton film Romeo dan Juliet adalah interpelasi. Interpelasi dapat diartikan sebagai mekanisme menarik perhatian yang menempatkan penonton sebagai subjek. Dalam film Romeo dan Juliet, Shakespeare tidak hanya menawarkan cerita, namun juga menghadirkan sekaligus memberi imaji yang selanjutnya akan termaterialisasi kepada khalayak. Pertama-tama, khalayak ditempatkan sebagai penonton film Romeo dan Juliet, dimana pada waktu itulah ia ter-interpelasi, terbujuk secara imajiner untuk menempati posisi subjek tertentu yaitu sebagai pencinta yang baik yang mempercayai bahwa cinta harus diperjuangkan. Interpelasi yang dilakukan secara terus menerus ini pada akhirnya akan mengakibatkan hegemoni, dimana khalayak menganggap ideologi tersebut memang sesuatu yang sebenarnya dan harus diikuti.
Sedikit banyak, ideologi “cinta harus berkorban” yang disampaikan Shakespeare dalam roman Romeo dan Juliet ini telah mempengaruhi pandangan banyak orang dalam melihat hubungan percintaan. Mereka menganggap bahwa ketika mereka jatuh cinta, mereka harus memperjuangkan dan membuktikannya dengan cara apapun. Tak heran banyak terjadi kasus bunuh diri karena putus cinta, melawan orang tua untuk mempertahankan hubungan dengan pasangan, dan perilaku mengharu-biru lainnya sebagai dampak dari hegemoni ideologi yang terjadi.
Consciousness tersebut tidaklah datang begitu saja. Hal itu terbentuk melalui proses-proses tertentu yang dilakukan oleh media melalui tayangan-tayangan yang diberikan. Karena ideologi itu disampaikan secara terus menerus dan berlangsung sejak lama, media akhirnya membentuk consciousness tersebut dalam diri masyarakat. Mereka tidak lagi menyadari bahwa apa yang mereka percayai adalah hasil konstruksi, melainkan menganggapnya sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya.
Dengan demikian, fenomena roman Romeo dan Juliet ini dapat dikaitkan dengan konsep-konsep yang pernah diperkenalkan oleh Althusser (ISA dan interpelasi) dan Gramsci (hegemoni dan intertekstualitas). Roman Romeo dan Juliet telah melakukan hegemoni dengan menanamkan ideologi “cinta harus berkorban” kepada khalayak yang selanjutnya banyak diadopsi oleh film-film diseluruh dunia. Sementara itu, film-film yang memiliki ideologi yang sama seperti roman Romeo dan Juliet telah melakukan intertekstualitas dengan meminjam makna dari roman tersebut dan menempatkannya dalam film yang ia buat. Baik roman maupun film Romeo dan Juliet telah melakukan interpelasi dengan menjadikan khalayak sebagai subjek saat mengikuti cerita mereka. Dalam hal ini, media media memiliki peran yang sangat penting sebagai ISA (Ideological State Apparatus), yakni sebagai instrumen yang membantu menanamkan ideologi tersebut dalam diri khalayak.
Versi PDF dapat didownload disini
Komunikasi Massa, Literasi Media, Media dan Budaya Masyarakat, Psikologi Komunikasi, Sosiologi Media, Teori dan Perspektif Komunikasi, Teori Media Kontemporer | 4 Comments »
Media massa merupakan alat yang paling strategis untuk melakukan penyebaran nilai, pembentukan opini, serta memediasi berbagai pihak dalam melakukan komunikasi. Karena alasan tersebut, media sangat gampang dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang mengelilinginya, baik kepentingan publik, pemerintah, maupun institusi politik.
Institusi politik adalah tempat lahirnya ideologi-ideologi politik dan aktor-aktor politik yang kemudian ditempatkan dalam organisasi pemerintahan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Untuk dapat memahami institusi politik, kita dapat menggunakan tiga pendekatan institusionalisme, yaitu institusionalisme sosiologis, institusionalisme historis, dan institusionalisme politik.
Institusionalisme sosiologis memandang bahwa negara dan politisi membentuk perspektif budaya dalam organisasi dan politiknya sendiri. Dasar pendekatan institusionalisme sosiologis adalah teori budaya. Oleh karenanya, pendekatan ini fokus pada penyebaran ide dan bentuk-bentuk budaya, sebagaimana organisasi mencari legitimasi. Berbeda dengan institusionalisme sosiologis, institusionalisme historis mengacu pada catatan sejarah. Institusionalisme historis menempatkan analisis sejarah dan penelitian-penelitian lain dalam memahami fenomena institusinya. Sedangkan institusionalisme politik berusaha menunjukkan kekuatan yang jelas serta menekankan peran kausal institusi politik terhadap proses dan hasil politik .
Secara singkat media memiliki dua peran . Pertama, media dapat mempengaruhi kebijakan institusi. Kedua, media dapat dijadikan sebagai katalis atau penetral manakala terjadi konflik perubahan institusional. Hal ini menguatkan keyakinan bahwa media sangat berperan penting bagi institusi politik.
Baik institusi politik, pemerintah, maupun kekuatan kekuasaan lain pasti akan selalu memiliki kepentingan terhadap media massa. Hal ini tidak dapat dihindari, karena media adalah alat yang paling efektif untuk melakukan hegemoni dan mempengaruhi masyarakat. Padahal disisi lain, media massa harus dijaga independensinya sebagai salah satu pilar demokrasi.
Pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah, jika memang media massa akan selalu dipengaruhi kepentingan, maka sejauh manakah intervensi pihak pihak tertentu khususnya institusi politk dalam mempengaruhi industri media? Hingga saat ini hal tersebut masih menjadi perdebatan. Belum ada yang dapat memastikan dan mengukur intervensi institusi politik pada media. Yang pasti adalah, intervensi terbesar pasti akan media dapatkan dari pemiliknya. Sehingga dapat diprediksi bahwa jika pemiliknya merupakan bagian dari institusi politik, maka kepentingan institusi politik juga pasti akan mempengaruhi industri media yang dimilikinya.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa media tidak dapat sepenuhnya independen. Meskipun media dituntut untuk bebas dari tekanan, mau tidak mau media akan selalu dipengaruhi oleh intervensi pihak-pihak lain, baik pemerintah, pemilik, maupun institusi politik tertentu.
Dalam kaitannya dengan institusi politik, media memiliki relasi yang kuat sebagai alat untuk menyebarkan ideologi-ideologi politis dan merangkul massa untuk mendapatkan kekuasaan. Sehingga tidak mengherankan banyak institusi politik yang berebutan menguasai media, karena menguasai media berarti menguasai masyarakat.
Selain untuk memenuhi kepentingan institusi politik, media massa juga berperan dalam perubahan dan pembangunan institusional. Untuk dapat melakukan perubahan institusional, diperlukan sebuah alat untuk mentransformasi informasi dan nilai-nilai kepada masyarakat. Media merupakan alat yang paling tepat. Karena disamping media memiliki kemampuan untuk mengumpulkan massa, media juga memiliki kemampuan untuk mentransformasi nilai-nilai sehingga kemudian dapat merubah persepsi dan opini publik .
Tulisan ini merupakan rangkuman dari buku “Handbook of Politics” karya Kevin L Teicht dan J. Craig Jenkins dan buku “Media, Development, and Institutional Change” karya Christopher J Coyne dan Peter T. Leeson. Versi PDF dapat didownload disini.
Komunikasi Massa, Media dan Sistem Politik, Teori dan Perspektif Komunikasi, Teori Media Kontemporer | 3 Comments »
Sistem pemerintahan demokrasi seringkali diagung-agungkan karena ideologinya yang menempatkan publik sebagai prioritas. Ideologi demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” menjadi jargon yang seakan-akan memperlihatkan kekuasaan publik dalam mengatur pemerintahan. Dalam demokrasi ini, media massa atau jurnalisme memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan sistem demokrasi. Bahkan jurnalisme juga dianggap sebagai pilar keempat demokrasi.
Media dan demokrasi merupakan hubungan yang tidak dapat terpisahkan. Keduanya telah melewati sejarah yang panjang dan saling berkesinambungan satu sama lain sejak zaman feodal hingga saat ini. Media massa tanpa adanya demokrasi akan mengalami kemandegan, karena media massa dapat bersuara manakala difasilitasi oleh sistem demokrasi. Begitu juga sebaliknya, demokrasi akan terlihat sinarnya manakala difasilitasi oleh media massa.
Demokrasi baru dapat dikatakan berhasil ketika masyarakat well informed dalam memberikan aspirasi politiknya. Artinya, masyarakat harus memiliki informasi yang cukup dalam menentukan keputusan politiknya dan bukan hanya asal pilih. Disinilah media massa berperan, yakni untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk membantu mereka menentukan pilihannya. Media massa bertanggung jawab memberikan informasi tentang para kandidat dari sisi yang paling objektif sehingga akan menyehatkan persaingan politik di pemerintahan.
Edmund Burke menyebut media massa sebagai pilar keempat demokrasi. Karena itu, media massa bertanggung jawab sebagai pengawas dan pengontrol para pemegang kekuasaan seperti pemerintah, para pemilik modal, dan institusi-institusi lain yang sekiranya berpotensi mempengaruhi masyarakat. Fungsi media massa tersebut seharusnya juga dapat meningkatkan kewaspadaan institusi-institusi tersebut dalam melakukan aktivitasnya, karena apa yang dilihat media juga akan dilihat masyarakat.
Media massa menjadi sangat penting dalam demokrasi karena media massa diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah serta meningkatkan aspirasi politik masyarakat. Oleh karenanya, beberapa media massa menyiapkan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat seperti melalui surat pembaca. Hal ini juga menjadi semakin dimudahkan dengan perkembangan teknologi seperti internet yang makin memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politik. Namun masalahnya adalah, apakah sistem tersebut memang benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung demokrasi?aspirasi tesebut di-follow up oleh media?atau malah hanya sebagai formalitas dan dijadikan sampah? Pertanyaan inilah yang harus dijawab oleh para pengelola media dalam perannya sebagai pilar keempat demokrasi.
Media massa memang berperan sebagai “marketplace of ideas”, yakni sebagai wadah aspirasi tiap orang sehingga mereka dapat berbicara dan berdebat melalui media massa. Namun hal ini juga perlu dipertanyakan keefektifannya, karena ditakutkan kebenaran yang terekonstruksi malah berdasarkan siapa yang dapat menyampaikan pandangannya dengan paling baik. Hal itu tentunya akan merugikan orang lain dan berpotensi menyisihkan kebenaran yang sebenarnya.
Berdasarkan hal tersebut, media juga seharusnya memanfaatkan kapasitasnya sebagai advokat dan partisipan sistem masyarakat dan pemerintahan. Disini, media massa tidak hanya menjadi alat pasif yang menjadi mediator komunikasi diantara berbagai pihak?pemerintah, politisi, dan masyarakat, melainkan juga memiliki kapasitas untuk memberikan pandangannya. Baik pandangan yang mendukung kelompok-kelompok tertentu, maupun tidak. Disini, media diperlakukan seperti masyarakat yang juga berhak menyampaikan aspirasi politik.
Secara ringkas, media massa atau jurnalisme dalam demokrasi memiliki tiga peran, yaitu (1) jurnalisme sebagai sumber informasi, (2) jurnalisme sebagai watchdog dan pilar keempat demokrasi, (3) jurnalisme sebagai mediator, (4) jurnalisme sebagai advokat. Keempat peran jurnalisme tersebut merupakan tanggung jawab para pengelola media yang harus dipenuhi dalam sistem pemerintahan demokrasi.
Empat peran jurnalisme diatas memperlihatkan betapa dalam demokrasi media massa terlihat sangat baik dan independen. Namun apakah memang benar seperti itu? Pada kenyataannya, bagaimanapun media massa tidak akan pernah independen. Bagaimanapun, media massa adalah sebuah industri yang memiliki kepentingan ekonomi serta membutuhkan subsidi dana yang besar, sehingga media massa pasti akan selalu ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang menguasainya.
Sama dengan industri-industri lainnya, media massa memiliki kepentingan ekonomi dan kompetisi media yang sangat kuat sehingga membuat media selalu berusaha agar informasinya dapat menarik banyak massa. Hal inilah yang kemudian menimbulkan hyperadversarialism, dimana para jurnalis menjadi agresif dalam mengkritisi pemerintah agar mendapatkan berita yang kontroversial sehingga dapat menarik perhatian publik. Pada akhirnya, media massa tidak lagi mencari kebenaran realitas, melainkan jadi berlomba-lomba membuat spekulasi agar beritanya lebih menarik. Hyperadversarialism ini juga menempatkan berita politik seperti infotainment, karena selalu mengambil sisi dramatisasi dan konfrontasi politik yang terjadi. Alih-alih mendukung demokrasi, hal itu sebenarnya hanya digunakan media massa untuk kepentingan ekonomi.
Kebebasan pers dalam demokrasi juga sebenarnya patut dipertanyakan. Apakah pers atau media massa memang benar-benar bebas dari tekanan kelompok-kelompok tertentu atau malah sebenarnya ditekan tapi sengaja ditutup-tutupi. Inilah yang kemudian juga menjadi olok-olok kritik marxian yang menyebut kebebasan pers sebagai ideological hoax, dimana sebenarnya pers atau media massa bagaimanapun tidak akan pernah terbebas dari penguasaan kaum borjuis. Kebebasan pers tersebut hanya dijadikan topeng untuk melakukan hegemoni dan mendukung industri medianya
Poin terpenting yang perlu dipahami adalah tidak akan pernah ada negara yang dapat mengaplikasikan demokrasi secara utuh, karena demokrasi sendiri bukan semata-mata lahir dari gerakan masyarakat melainkan juga didorong oleh elit-elit politik yang ada dibelakangnya. Dengan demikian, demokrasi tidak akan pernah berjalan sempurna, pasti akan selalu ada intervensi kelompok-kelompok tertentu yang mempengaruhinya. Begitu pula dengan media. Bagaimanapun media tidak akan pernah independen dan netral seutuhnya, media pasti akan selalu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan politik maupun ekonomi.
Tulisan ini merupakan rangkuman dari buku Kevin T Leicht, “Handbook of Politics” chapter 24: Democracy and Democratization, buku Katrin Voltmer, “Mass Media and Political Communication in New Democracies”, dan buku Karin Wahl Jorgensen, “Handbook of Journalism Studies” part 17: Journalism and Democracies.. Versi PDF dapat didownload disini.
Komunikasi Massa, Media dan Sistem Politik, Teori dan Perspektif Komunikasi, Teori Media Kontemporer | No Comments »
Media merupakan alat yang sangat strategis dan efektif untuk mempengaruhi khalayak. Oleh karena itu, tidak heran jika sejak dahulu banyak aktor politik yang memanfaatkan media untuk melakukan propaganda kepada masyarakat. Propaganda sendiri adalah rangkaian pesan yang disampaikan untuk mempengaruhi pendapat dan sikap masyarakat.
Di indonesia, propaganda dengan menggunakan media sudah dilakukan sejak masa kolonial. Pada saat pers mulai berkembang di Indonesia, pemerintah Belanda telah menguasai dan menggunakannya sebagai alat propaganda, salah satunya adalah melalui surat kabar Memorie Dex Nouvelles . Hal ini juga berlanjut pada masa penjajahan Jepang, dimana media-media yang dinilai membahayakan kepentingan mereka dicabut dari peredaran, khususnya media-media yang masih dipengaruhi oleh Belanda. Pada masa penjajahan ini, media massa hampir sepenuhnya dikuasai oleh para penjajah untuk melakukan propaganda kepada masyarakat.
Pasca kemerdekaan, media massa di Indonesia masih tetap saja digunakan sebagai media propaganda. Pada masa pemerintahan Soekarno, media massa digunakan untuk melegitimasi kekuasaanya. Ia memperkenalkan konsep ‘Guided Democracy’ yang mewajibkan media-media massa harus berada di bawah kontrol pemerintah, salah satunya adalah penyedia berita ANTARA. Pada masa ini, media massa khususnya radio digunakan oleh Sukarno sebagai alat untuk berorasi dan menyebarkan pengaruhnya kepada masyarakat.
Kekuasaan pemerintah terhadap media massa makin terasa pada masa orde baru, dimana semua media massa dan arus informasi berada dibawah kontrol pemerintah. Soeharto sebagai presiden saat itu membangun ikatan yang kuat antara pers dengan pemerintah, sehingga saat itu tidak ada kebebasan pers dan media massa sepenuhnya berada dibawah kontrol dan pengaruh pemerintah. Selain itu, hal tersebut makin diperparah dengan dikuasainya media massa oleh keluarga Soeharto. Dengan demikian, media massa menjadi sangat terkekang dan tidak bisa berkembang.
Media massa menjadi sangat efektif untuk melakukan propaganda karena media massa memiliki kemampuan mempengaruhi masyarakat yang tinggi. Media massa dapat digunakan untuk self marketing melalui berita dan informasi yang disiarkan, misalnya pada waktu kampanye politik. Melalui informasi-informasi di media sebelumnya telah dikonstruksi, masyarakat pada akhirnya akan terpengaruh oleh berita-berita tersebut dan mengikuti kehendak si pembuat medianya itu sendiri.
Media massa menentukan agenda publik, dan peran media adalah mendorong dukungan publik terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang mendominasi pemerintah dan masyarakat . Asumsi tersebut makin memperkuat pandangan bahwa media massa memang digunakan sebagai alat propaganda oleh kelompok-kelompok tertentu. Lebih dari itu, media massa juga menentukan agenda publik dan mengaturnya sedemikian rupa agar dapat berhasil mempengaruhi masyarakat sehingga dapat memenuhi kepentingan kelompok-kelompok tersebut.
Dalam menentukan keputusan politik, masyarakat akan selalu membutuhkan referensi. Berdasarkan kajian psikologi, norma dan pengaruh interpersonal memberikan pengaruh terhadap sikap seseorang . Hal ini jugalah yang kemudian dimanfaatkan oleh media ketika melakukan kegiatan propaganda. Melalui berita-berita yang disiarkan, media secara tidak langsung telah memberikan referensi kepada masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politiknya. Semakin sering berita tersebut diberikan, maka akan semakin besar pengaruh yang akan didapatkan oleh masyarakat.
Selain itu, konsep mediated others juga digunakan dalam melakukan propaganda melalui media. Media seringkali menampilkan endorser atau model untuk memperkuat pesan-pesan yang disampaikannya. Endorser ini bisa berupa orang-orang biasa untuk merepresentasikan masyarakat pada umumnya atau orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat untuk dijadikan opinion leader agar dapat mempengaruhi persepsi khalayak. Teknik endorser merupakan teknik persuasif populer yang sudah banyak digunakan, khususnya dalam dunia periklanan. Dalam kaitannya dengan propaganda, teknik ini juga banyak digunakan karena dapat mempengaruhi sisi psikis khalayak.
Persepsi dan nilai-nilai yang disampaikan oleh media massa sering kali dianggap sebagai persepsi masyarakat keseluruhan. Dalam masyarakat kontemporer, media massa seakan-akan merepresentasikan opini dan persepsi masyarakat secara umum . Oleh karena itu, banyak orang yang menggunakan informasi yang ada di media massa sebagai referensi karena informasi di media dianggap mewakili persepsi masyarakat. Karakteristik media massa tersebut menjadi sangat beresiko untuk dijadikan alat propaganda, karena bisa jadi pesan-pesan yang disampaikan media massa hanyalah hasil konstruksi dari pemiliki kepentingan-kepentingan tertentu dan sama sekali tidak mewakili persepsi masyarakat secara keseluruhan.
Sementara itu, fungsi media sebagai media informasi terlihat jelas pada saat terjadi krisis. Media massa menjadi alat penting dalam penyebaran informasi dan mengingatkan masyarakat akan kejadian-kejadian tertentu . Oleh karena itu, rating berita meningkat pada saat terjadi krisis karena setiap orang mengakses media untuk mendapatkan informasi dan konfirmasi tentang krisis yang sedang berlangsung.
Peningkatan akses terhadap media tersebut pada akhirnya akan berimplikasi terhadap peningkatan kepercayaan khalayak terhadap pesan-pesan yang disampaikan media. Dengan demikian, kekuatan media akan menjadi semakin kuat dalam mempengaruhi khalayak dan akan semakin efektif jika orang-orang yang memiliki kepentingan menggunakannya untuk melakukan propaganda-propaganda tertentu. Meskipun pada saat krisis media cenderung memiliki sumber-sumber berita yang terbatas, hal itu tetap tidak menutup kemungkinan akan dijadikannya media sebagai alat propaganda pada saat krisis berlangsung.
Tulisan ini merupakan rangkuman buku “The Psychology of Media and Politics” karya George Comstock, buku “Media Effect and Society” karya Elizabeth M Perse, buku “The Media and Political Change in Southeast Asia karya Jonathan Woodier, dan buku “The Media Effect: How The News Influences Politics and Government” karya Jim Willis. Versi PDF dapat didownload disini.
Komunikasi Massa, Media dan Sistem Politik, Teori dan Perspektif Komunikasi, Teori Media Kontemporer | No Comments »
Masyarakat Mesir bersorak gembira pasca pengunduran diri Presiden Husni Mubarak pada tanggal 11 Februari 2011. Masyarakat Mesir gembira karena demonstrasi yang mereka lakukan selama hampir sebulan akhirnya membuahkan hasil. Diktator Husni Mubarak bersedia turun dan menyerahkan wewenangnya kepada militer.
Fenomena yang terjadi di Mesir disebut-sebut sebagai Revolusi 2.0 karena revolusi tersebut dilatar belakangi gerakan sosial yang berawal dan dimediasi oleh internet. Isu anti pemerintah berawal dari diskusi sekelompok orang di social media yang kemudian menyebar luas. Sebelumnya fenomena tersebut juga terjadi di Tunisia yang kemudian menular ke negara liga arab lain, salah satunya Mesir.
Komunikasi Massa, Komunikasi Multimedia, Literasi Media, Media dan Sistem Politik | No Comments »
Pada tahun 1918, Max Weber menjelaskan tentang konsep-konsep politik. Menurutnya, dalam konsep negara, politik adalah tentang mendapatkan dan kehilangan kekuasaan. Ia juga menambahkan bahwa politik berarti berusaha membagi kekuasaan dan berusaha mempengaruhi pembagian kekuasaan tersebut, baik kepada negara maupun kepada kelompok-kelompok yang ada didalamnya. Dalam konsep politiknya, weber menekankan aspek martabat politik dan ciri khas politik itu sendiri.
Komunikasi Massa, Media dan Sistem Politik, Teori Media Kontemporer | No Comments »
Promosi Pulau Komodo telah dilakukan bertahun-tahun dan telah mengahabiskan dana milyaran rupiah. Namun sayangnya, hingga kini Pulau Komodo masih belum begitu dikenal dan peringkatnya di New7wonderspun belum memuaskan. Hal ini tentunya patut dipertanyakan, kemana saja dana milyaran rupiah yang habis untuk mempromosikan aset negara ini? Saya tidak bermaksud berspekulasi atau membuat isu korupsi disini. Hanya saya kira, sepertinya pemerintah khususnya Depbudpar kurang memiliki strategis yang bagus dalam melaksanakan program promosi ini.
read more »
Kemunculan media baru memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Media baru secara langsung telah merubah pola kehidupan masyarakat, budaya, cara berfikir, dan hampir segala aspek dalam kehidupan manusia. Perkembangan media ini mendapatkan tanggapan yang beragam, ada yang pro dan ada yang kontra. Tanggapan tersebut sah-sah saja dikeluarkan sepanjang kita memahami betul apa dan bagaimana media baru itu sendiri. read more »
Komunikasi Massa, Komunikasi Multimedia, Teori Media Kontemporer | 7 Comments »
